IPTEK, Mempermudah Kehidupan

Banner01

Upaya Peningkatan Pendapatan Petani melalui Pemasaran Beras

Peranan pertanian sebagai sektor andalan perekonomian nasional telah terbukti baik pada saat kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan normal maupun pada saat krisis ekonomi. Peran pokok sektor pertanian yang nanmpak adalah sebagai mesin penggerak ekonomi nasional dalam menciptakan ketahanan pangan, mendukung perkembangan sektor sekendair dan tersier serta menyumbang devisa bagi negara.

Peran-peran tersebut telah berhasil dilaksanakan selama lebih kurang 30 tahun silam sehingga dapat tercapai pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 7 % per tahun dalam kondisi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu 2,3 – 2,7 % pada dekade 1970-an sampai 1980-an yang disertai dengan pendapatan perkapita lebih dari 4 % pertahun (Rasahan, 2000).

Perkembangan pertanian berikutnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan pertanian maju, efisiensi dan tangguh. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dirancang suatu proses transformasi atau perpindahan struktur sektor pertanian yaitu dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), modal dan IPTEK serta manajemen modern. Perubahan struktur terlihat adanya perubahan-perubahan dalam proses pengelolaan sumber daya ekonomi yang tidak lagi hanya berorenatasi pada produksi, tetapi sudah mengarah pada perkembangan pemasaran sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya.

Pertanian tanaman pangan dalam pembangunan pertanian mempunyai peran yang strategis, salah satu indikatornya adalah sebagai penghasil makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Peran ini tidak dapat digantikan secara sempurna oleh sektor pertanian lainnya kecuali oleh import komodite pangan. Dari itulah maka ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi ketahanan politik dan ketahanan ekonomi, apalagi dihubungkan dengan kondisi perekonomian global maupun nasional yang tidak stabil. Dalam kondisi seperti ini, ketahanan pangan yang paling mantap dapat dicapai melalui pencapaian swasembada pangan dimana langkah yang paling tepat adalah dengan meningkatkan produksi pangan nasional.

Rasahan (2000) mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian subsektor tanaman pangan terutama yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi beras meliputi: (1) lahan-lahan pertanian umumnya semakin berkurang tanpa diimbangi dengan pengembangan lahan yang seimbang terutama disekitar kota-kota besar baik di Jawa maupun diluar Jawa, (2) penguasaan lahan sempit rata-rata kurang dari 0,5 ha sehingga tidak ekonomis dalam usahatani, (3) saat panen raya harga komoditas jatuh antara lain sebagai akibat instrumen harga dasar tidak berjalan dengan baik, (4) kebijakan makro ekonomi kurang mendukung dan kurang berpihak pada petani dalam menciptakan pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan, (5) aplikasi teknologi ditingkat usahatani banyak yang tidak sesuai dengan anjuran yang disebabkan oleh tingginya harga sarana produksi dan rendahnya kemampuan permodalan petani, dan (6) kondisi iklim kurang mendukung menyebabkan penurunan produksi.

Kemandirian Pangan

Peningkatan produktivitas usahatani berkaitan erat dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini merupakan salah satu ciri dalam usahatani modern. Seperti yang dirumuskan Mosher (1987) bahwa diantara syarat yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dan berkembangnya usahatani modern itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang cocok dengan kondisi setempat. Untuk itu alih teknologi diperlukan melalui penyuluhan yang efektif dan efisien oleh para penyuluh kepada kelompoktani/petani. Oleh sebab itu peranan penyuluh dan kelompoktani dalam merespon alih teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas usahataani perlu mendapat perhatian dalam rangka menjamin kemandirian pangan.

Salah satu komoditas tanaman pangan yang memiliki posisi paling penting dalam pembangunan pertanian adalah beras. Beras adalah bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Hasil proyeksi permintaan beras 2001-2004 memperlihatkan bahwa total konsumsi beras pada tahun 2001 sebesar 32.771.246 ton dan pada tahun 2004 sebesar 33.669.384 ton, artinya kebutuhan beras meningkat sekitar 0,91 %. Peningkatan kebutuhan beras ini harus diimbangi dengan peningkatan produksi beras.

Beberapa tahun terakhir ini upaya peningkatan produksi beras mulai menggeliat menunjukkan hasil. Hal ini dapat ditunjukkan oleh hasil proyeksi produksi dan ketersediaan beras 2001-2004 dimana pada tahun 2001 produksi beras sebesar 50.096.486 ton dan ketersediaannya untuk konsumsi sebesar 30.283.326 ton, meningkat sebesar 51.614.460 ton (produksi) dan sebesar 31.200.941 ton (ketersediaan) pada tahun 2004. Bahkan pada tahun 2005 ini direncanakan Indonesia akan mengeksport 1 juta ton beras yang merupakan surplus produksi 2004 ke Afrika Selatan (Gatra, 2005).

Kompas (19 April 2005) menyebutkan bahwa untuk pertama kali Jawa Tengah mengeksport keluar negeri dalam jumlah besar, yang mana Perum Bulog Devisi Regional Jawa Tengah menyiapkan 12.500 ton untuk dikirim ke Afrika Selatan. Eksport ini merupakan hasil surplus yang berasal dari tiga sub devisi regional (Subdrive) yaitu Semarang sejumlah 2.500 ton, Pati sejumlah 5.200 ton dan Kedu sebanyak 4.800 ton. Bahkan sebelum eksport ini, Propinsi Jawa Tengah telah mengantarpulaukan beras rata-rata mencapai 6.000 ton tiap bulan.

Surplus beras Jawa Tengah tidak terlepas dari kontribusi Kabupaten Pati. Seperti yang telah disebutkan Subdrive Pati turut andil dalam eksport beras yaitu sebesar 5.200 ton. Di Kabupaten Pati komodotas beras merupakan komoditas andalan dimana sebagian besar penduduk Kabupaten Pati pada umumnya adalah petani, khususnya mengusahakan tanaman padi. Sebagian besar lahan sawah yang ada di Pati digunakan sebagai lahan tanaman padi, dimana luasan tanamannya mencapai 100.929 Ha (Distannak, 2005)

Diera otonomi daerah sekarang ini, manajemen sistem kebijakan perberasan dalam pelaksanaanya terbagi menjadi dua, pertama, manajemen sistem kebijakan perberasan yang berkaitan dengan penanganan pasca panen dan kebijakan makro lainya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kedua, sistem kebijakan yang menyangkut aspek penyediaan sarana dan prasarana usahatani. Sesuai dengan kewenangan otonomi yang dipunyainya, pelaksanaan aspek kebijakan ini seharusnya menjadi tanggungjawab pemerimntah daerah. Kondisi riil yang terjadi dilapangan pada umumnya menunjukkan hahwa pemerintah daerah belum berhasil menjalankan perannya yang berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana usahatani.

Pemasaran Beras

Pemasaran didifinisikan sebagai keragaan aktivitas bisnis yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, pemasaran produk-produk pertanian seperti beras dimulai dari lahan usahatani ketika petani merencanakan produksinya untuk memenuhi permintaan pasar yang spesifik dan prospek pasar. Produk pertanian biasanya tidak dapat langsung dibawa ke konsumen. Pertama, produk-produk pertanian letaknya berjauhan dengan konsumen sehingga memerlukan transportasi untuk membawa produk-produk tersebut ketempat konsumen. Kedua produk-produk pertanian umumnya bersifat musiman sementara konsumsi berlangsung sepanjang tahun. Dengan demikian diperlukan penyimpanan untuk menyesuaikan penawaran dengan permintaan konsumen (Abbot dan Makeham, 1981).

Selanjutnya Stanton (1995) dalam Umar (2002) sependapat dengan hal tersebut bahwa pemasaran meliputi keseluruhan system yang berhubungan dengan kegiatan usaha yang bertujuan merencanakan, menentukan harga hingga mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang (beras) atau jasa yang akan memuaskan kebutuhan pembeli (konsuimen), baik aktual maupun potensial.

Hanafiah dan Saefudin (1986) berpendapat bahwa lembaga pemasaran merupakan badan-badan yang menyelenggarakan kegiatan atau fungsi pemasaran. Sedangkan menurut Sudiyono (2001) lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komodite dari produsen kepada konsumen akhir serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau badan usaha lainnya.

Para pelaku atau lembaga perantara yang ikut terlibat dalam proses pemasaran dapat diindentifikasikan sebagai berikut: (1) tengkulak adalah pembeli hasil pertanian pada waktu panen dilakukan oleh perseorangan dengan tidak teroraganisir, aktif mendatangi petani produsen untuk membeli hasil pertanian dengan harga tertentu, (2) pedagang pengumpul yaitu pedagang yang membeli hasil pertanian dari petani dan tengkulak, baik secara individual maupun secara langsung, (3) pedagang besar adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dalam jumlah besar dari pedagang pengumpul atau langsung dari petani produsen. Modalnya relatif besar sehingga mampu memproses hasil pertanian yang telah dibeli, dan (4) pedagang pengecer adalah pedagang yang membeli hasil pertanian dari petani produsen atau tengkulak dan pedagang pengumpul kemudian dijual kekonsumen akhir (rumah tangga). Pengecer ini biasanya berupa toko-toko kecil atau pedagang kecil dipasar (Syafi’i, 2001).

Jangkauan pemasaran sangat luas, berbagai tahap kegiatan harus dilalui oleh barang dan jasa sebelum sampai ketangan konsumen sehingga ruang lingkup kegiatan yang luas disederhanakan menjadi 4 (empat) komponen, yaitu produk (product), harga (price), distribusi (place) dan promosi (promotion).

Sementara fungsi pemasaran merupakan aktivitas-aktivitas yang terjadi selama produk berpindah dari produsen ke konsumen dan juga aktivitas-aktivitas yang memberi guna (utility) pada produk tersebut (Soekartawi, 1993). Pendapat lain diungkapkan oleh Anindita (2003) dimana pemasaran merupakan kegiatan utama yang khusus dilaksanakan untuk menyelesaikan proses pemasaran. Selanjutnya fungsi pemasaran dapat diklasifikasikan sebagai: (1) fungsi pertukaran yang terdiri dari fungsi pembelian dan fungsi penjualan, (2) fungsi fisik yang terdiri dari fungsi penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, (3) fungsi fisilitas yang terdriri dari standarisasi, pendanaan, resiko, pasar, (4) fungsi permintaan.

Selanjutnya biaya pasar adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pemasaran. Biaya pemasaran meliputi biaya angkut dan transportasi, pungutan retribusi, dan lain-lain yang besarnya berbeda satu sama lain yang disebabkan macam komodite, lokasi pemasaran, macam lembaga pemasaran, dan efektivitas pemasaran yang dilakukan (Soekartawi, 1989). Mubyarto (1985) menambahkan bahwa besar kecilnya biaya pemasaran dipengaruhi oleh sarana transportasi, resiko kerusakan, tersebarnya tempat-tempat produksi, dan banyaknya pungutan baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi di sepanjang jalan antara produsen dengan konsumen. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan konsumen juga menyebabkan semakin kompleknya peran dan fungsi pemasaran sehingga berakibat pada tingginya biaya pemasaran yang harus dikeluarkan. Semakin tinggi biaya pemasaran menyebabkan semakin rendah tingkat harga produk di tingkat produsen (Hanafiah dan Saefudin, 1986).

Soekartawi (1993) berpendapat bahwa konsep efisiensi pemasaran sangatlah luas, dinamis sifatnya, dan tampaknya belum ada difinisi yang pasti dan standar, dan khusus apa itu efisiensi pemasaran sehingga belum adanya konsep efisiensi pemasaran yang dapat mencakup pengertian teoritis dan praktis.

Pendapat lain mendifinisikan efisiensi pemasaran sebagai pergerakan barang dari produsen ke konsumen dengan meminimumkan biaya secara konsisten, disamping tetap memberikan pelayanan kepada konsumen dan juga tetap memberikan yang dapat dijangkau oleh para konsumen (Abbot dan Makeham, 1979). Adapun konsep efisiensi menurut Masrofie (1994) terdiri atas (1) efisiensi operasional (teknis) yaitu usaha untuk mengurangi biaya input untuk menghasilkan komoditas dan jasa, (2) efisiensi harga yaitu kegiatan perbaikan dalam operasi pembelian, penjualan, dan aspek harga dari proses pemasaran sehingga tetap responsif terhadap keinginan konsumen.

Sistem tataniaga dianggap efisien apabila memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mampu menyampaikan hasil-hasil dari produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya, dan (2) mampu mengadakan pembagian hasil (keuntungan) yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta didalam kegiatan produksi dan tataniaga barang itu (Mubyarto, 1989).

Dalam kaitannya dengan efisiensi pemasaran maka persoalan yang perlu diperhatikan adalah tidak tersedianya komoditas yang cukup dan kontinu, fluktuasi harga, pelaksanaan pasar yang tidak efisien, tidak memadahinya fasilitas pemasaran, terpencarnya lokasi produsen dan konsumen, kurang lengkapnya informasi pasar, kurangnya pengetahuan terhadap pemasaran, kurang responnya produsen terhadap permintaan pasar, dan tidak memadahinya peraturan-peraturan yang mendukung (Soekartawi, 1989).

Efisiensi tidaknya pemasaran yang dikeluarkan lembaga pemasaran sangat dipengaruhi oleh intensitas persaingan, terutama dalam hubungannya dengan berbagai kebijakan pemerintah, tingkat penggunaan fasilitas pemasaran, sifat dan banyaknya jasa yang diberikan dalam penciptaan utilitas (waktu, bentuk, pemilikan, informasi,dan lain-lain), serta bagian yang hilang dalam proses pemasaran. Biaya pemasaran yang tinggi dapat terjadi sebagai akibat meningkatnya jasa pemasaran yang ditawarkan lembaga pemasaran kepada konsumen (Hanafiah dan Saefuddin, 1986).

Adapun integrasi pasar oleh Lele (1971) didifinisikan sebagai pergerakan harga yang berhubungan dengan dua pasar atau lebih. Dengan integrasi pasar dapat ditunjukkan seberapa jauh pembentukan harga suatu komoditas pada suatu tingkat lembaga, tempat (daerah), atau pasar lainnya. Dengan kata lain integrasi pasar dapat digunakan untuk melihat tingkat persaingan yang ditunjukan oleh besarnya angka koefisien korelasi antara harga dan tingkat produsen dengan harga ditingkat konsumen. Lebih lanjut dikemukakan bahwa koefisien korelasi merupakan penaksiran sampai sebarapa jauh pembentukan harga suatu komoditas pada suatu tingkat pasar yang dipengaruhi oleh harga komoditas tersebut ditingkat pasar lainnya (Azzaino, 1981).

Pendekatan Marjin

Marjin pemasaran dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu pertama, marjin pemasaran merupakan perbedaan harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima petani, kedua, marjin pemasaran merupakan biaya dari jasa-jasa pemasaran yang dibutuhkan sebagai akibat permintaan dan penawaran dari jasa-jasa pemasaran. Komponen marjin pemasaran terdiri dari biaya yang dibutuhkan lembaga pemasaran untuk melakukan fungsi-fungsi pemasaran yang disebut biaya pemasaran dan keuntungan lembaga pemasaran (Sudiyono, 2001).

Permasaran yang efisien ditandai dengan meratanya distribusi marjin antara lembaga pemasaran (Saefudin, 1983). Marjin pemasaran dapat konstan ataupun bervariasi sesuai dengan kondisi. Besar kecilnya marjin pemasaran dipengaruhi oleh perubahan biaya dan keuntungan perantara serta harga yang dibayarkan konsumen dan harga yang diterima petani produsen (Taken, 1971). Sedangkan menurut Tomek dan Robinson (1977), marjin pemasaran dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran serta perbedaan jarak antara produsen ke konsumen dan sejumlah harga jasa-jasa pelayanan yang akan berpengaruh terhadap biaya pemasaran.

Hamid (1972) didalam menghitung marjin pemasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) waktu, sering ada suatu saat terjadi perubahan yang mendadak ditingkat pengecer, tetapi perubahan ini belum sampai kepada petani produsen, mungkin karena jauhnya sehingga marjin yang dihitung tidak sesuai dengan marjin yang sebenarnya, (2) adanya kerusakan atau kehilangan (susutnya barang), keadaan ini akan dapat menurunkan kualitas, dimana kualitas barang yang akan dibeli konsumen berbeda dengan kualitas yang dijual oleh produsen. Karena adanya penurunan kualitas tentu harga yang diperoleh konsumen lebih rendah dari harga yang semestinya.

Nilai marjin pemasaran dapat berupa angka absolut yang konsisten, proporsi dari harga eceran, atau fungsi linier sederhana dari harga eceran. Bila marjin pemasaran merupakan angka absolut, maka hal ini menunjukkan perbedaan nyata antar lembaga pemasaran. Apabila marjin pemasaran merupakan proporsi dari harga eceran, maka peningkatan marjin pemasaran dipengaruhi oleh jumlah barang yang diperjualbelikan (Azzaino, 1982).

Paling tidak ada tiga cara untuk memperkirakan marjin pemasaran beras antara lain (1) marjin dapat dihitung dengan memilih saluran dari komoditas spesifik yang telah ditentukan dan mengikutinya dalam system pemasaran, (2) membandingkan harga pada berbagai level pemasaran yang berbeda, dan (3) mengumpulkan data penjualan dan pembelian kotor dari tiap jenis pedagang sesuai dengan jumlah unit yang ditangani (Anindita, 2003).

Selanjutnya Soekartawi (2002) mengatakan bahwa penerimaan uahatani beras adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual, sedangkan biaya usahatani beras adalah semua pengeluaran yang dipergunakan dalam suatu usahatani, dan pendapatan usahatani beras adalah selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu dalam pemasaran hasil usahatani untuk meningkatkan pendapatan petani, perlu diperhatikan pengertian operasional pemasaran.

Dari uraian tersebut diatas dapat simpulkan bahwa, (1) Peranan pertanian sebagai andalan perekonomian nasional telah terbukti baik dalam kondisi perekonomian normal maupun dalam keadaan krisis. (2) Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah upaya peningkatan produksi. (3) Pemasaran komodite pertanian, harus mengerti tentang fungsi pasar, saluran pemasaran, lembaga pemasaran, biaya pemasaran, efisiensi pemasaran, pendekatan marjin, dan struktur pasar. (4) Pendapatan usahatani beras merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. (Sutrisno, Peneliti pada Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati).

Daftar Pustaka

Abbot, Makeham. 1981. Agriculkue Economic and Marketing in The Tropics. Longman Goup Ltd. Essex.

Anindita, R. 2003. Dasar-dasar Pemasaran Hasil Pertanian. Jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.

Azzaino, Zulkifli. 1982. Pengantar Tataniaga Pertanian. Departemen Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.

Hamid, A.K. 1972. Tataniaga Pertanian. IPB. Bogor.

Hanafiah, H. M dan A. M. Saefudin. 1986. Tataniaga Hasil Perikanan. Universitas Indonesia. Jakarta.

Masrofie. 1994. Pemasaran Hasil-hasil Perttanian. Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.

Mosher, A.T. 1987. Menggerakkan dan Membangun Pertanian. CV,. Yasaguna. Jakarta.

Mubyarto. 1985. Pengantar Ilmu Ekonomi. LP3ES. Jakarta.

-----------. 1995. Pengantar Ekonomi Pertanian. LP3ES. Jakarta.

Rasahan, C.A. Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura pada awal abad 21 (sebuah pengalaman). Dalam Pertanian dan Pangan. Bunga rampai Pemikiran menuju Ketahanan Pangan. Editor Rudi Wibowo. Pustaka Sinar Harapan. Malang.

Saefuddin, A.M. 1983. Pengkajian Pemasaran Komodite. IPB. Bogor.

Soekartawi. 1989. Manajemen Pemasaran Hasil-hasil Pertanian. Teori dan Aplikasinya. Rajawali Press. Jakarta.

Soekartawi. 2002. Analisis Usahatani. UI.Press. Jakarta.

Stanton, Wlliam, J. 1989. Prinsip Pemasaran. Alih bahasa Yohanes Lamarto. Edisi Ketujuh. Jilid Satu. Erlangga. Jakarta.

Sudiyono, A. 2001. Pemasaran Pertanian. Universitas Muhamadyah Malang. Malang.

Syafi’i, I. 2001. Dasar Agribinis. Jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Pertanian Univesitas Brawijaya. Malang.

Tomek, W. G and K. L. Robinson. 1977. Agricultural Price Product. Cornell University Press. London.

Umar, H. 2002. Riset Pemasaran Perilaku Konsumen. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Business Research Center. Jakarta.

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Yellow Green Red Cyan Orange

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction