IPTEK, Mempermudah Kehidupan

Banner01

Pemberdayaan Perempuan di Daerah (Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah)

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi wajah berbagai daerah di Indonesia yang termanifestasi dalam jumlah keluarga miskin dengan berbagai variasi angka. Salah satu diantaranya adalah Kabupaten Pati  Jawa Tengah. Di Kabupaten Pati pada tahun 2009, persentase keluarga miskin adalah 41,79%. Pada bulan Maret tahun yang sama, persentase keluarga miskin di Kabupaten Pati lebih tinggi dari  persentase keluarga miskin secara nasional (14,15%) dan Propinsi Jawa Tengah (17,72%) (Suroso, 2010).

Menurut Mosse (2007), kelompok yang paling dirugikan akibat kemiskinan adalah perempuan. Hal tersebut tidak terlepas dari diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan sebagai akibat penerapan sistem patriarki dalam masyarakat. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai anggota masyarakat kelas dua serta bagian dari keluarga yang didominasi oleh laki-laki. Sebagai konsekuensinya perempuan memiliki keterbatasan akses ke beberapa bidang, utamanya bidang yang berada pada ranah publik seperti ekonomi, politik, agama dan pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut mulai dikembangkan gagasan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pembangunan. Hal tersebut tersirat dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang menekankan pentingnya menggunakan perspektif gender dalam pembangunan. Keunggulan perempuan secara kuantitas serta peran perempuan yang signifikan dalam pengembangan generasi muda membuat pembangunan perempuan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Upaya pembangunan perempuan yang dianggap paling efektif adalah pemberdayaan. World Bank mengidentifikasi bahwa pemberdayaan merupakan satu kunci yang paling pokok untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan sebagai dukungan utama untuk pencapaian pembangunan (Soesilowati, 2005). Upaya pemberdayaan perempuan utamanya berangkat dari tuntutan terhadap pengakuan pekerjaan tradisional perempuan. Selain itu, pembangunan perempuan diarahkan pada proses kemandirian dan kekuatan internal, peka terhadap lingkungan, kuat secara ekologis, berkelanjutan, memperbaiki kehidupan dan adil (Mosse, 2007).

Sejak tanggal 1 Januari 2001 terjadi perubahan paradigma pembangunan yang semula sentralisasi (terpusat) menjadi desentralisasi dengan pemberlakuan otonomi daerah. Dengan perubahan tersebut diharapkan tercapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya di daerah guna pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui otonomi daerah diharapkan pula terjadi peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk di dalamnya peran serta perempuan.

Namun demikian, dalam aplikasinya pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan di daerah masih mengesampingkan peran serta perempuan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pembangunan melalui pemberdayaan perempuan belum berjalan optimal. Indikasinya adalah belum tercapai kesetaraan kedudukan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Sebuah penelitian terhadap sembilan daerah pada tahun 2005, disinyalir bahwa walaupun pemerintah di beberapa daerah menyebutkan permasalahan gender sebagai salah satu agenda yang harus mereka jalankan, namun tidak ditemukan satu rumusan pun yang secara eksplisit tertera dalam peraturan daerah tentang partisipasi perempuan dalam politik lokal (Noerdin, dkk dikutip Soesilowati, 2005).

Sebagai salah satu daerah tingkat II, Kabupaten Pati berpotensi menghadapi hal yang sama. Secara statistik, pada tahun 2009 total penduduk di Kabupaten Pati adalah 1.2655.225 jiwa yang mana  640.042 jiwa (50,58%) berjenis kelamin perempuan (BPS, 2009). Berdasarkan paparan di atas, permasalahan yang mendasari kajian ini adalah Bagaimana gambaran pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati?

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan pemberdayaan yang telah dilakukan di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan konsep-konsep pemberdayaan perempuan serta beberapa dimensi pengukuran pemberdayaan, serta pemberdayaan perempuan dalam beberapa dimensi pembangunan, meliputi ekonomi, sosial  budaya, keluarga, serta politik.

 

DASAR TEORI

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Konsep pemberdayaan digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan. Secara umum Bank Dunia mengartikan pemberdayaan sebagai perluasaan kebebasan dalam menetapkan pilihan dan bertindak (Narayan dalam Malhotra dkk, 2002). Pemberdayaan utamanya berkaitan dengan individu atau kelompok yang terabaikan, salah satunya perempuan.

Kabeer (dikutip Malhotra dkk, 2002) mengartikan pemberdayaan sebagai pengembangan (perluasan) kemampuan untuk membuat strategi pilihan kehidupan dalam konteks dimana kemampuan tersebut pada awalnya dianggap tidak sesuai dengan mereka. Berdasarkan definisi tersebut terdapat dua hal yang penting, yaitu: (1) ide mengenai proses, atau perubahan dari kondisi tidak berdaya; (2) agen kemanusiaan dan pilihan, dimana pemberdayaan mengarah kepada pengambilan keputusan berasal merupakan poin yang menguntungkan dari pilihan-pilihan yang nyata dan tanpa melibatkan pengorbanan yang besar.

Batliwala (2007) mendefiniskan pemberdayaan perempuan sebagai proses yang mengarah kepada perubahan sosial, melalui tiga cara utama, yaitu: menolak ideologi yang mensahkan ketidaksetaraan sosial (seperti gender dan kasta); mengubah pola umum yang berlaku berkaitan dengan kontrol dan akses terhadap sumber daya ekonomi, alam, dan intelektual; mentransformasi struktur dan institusi yang memperkuat dan melestarikan struktur kekuatan yang ada (keluarga, negara, pasar, dan pendidikan).

Pemberdayaan perempuan juga bisa diartikan sebagai serangkaian upaya pemampuan perempuan untuk memperolah akses kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskan serta mengawasi terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya, agar perempuan dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan (Kamil, 2009)

Istilah pemberdayaan juga digunakan untuk menyebutkan salah satu jenis pendekatan untuk menjelaskan pembangunan perempuan yaitu pendekatan Gender dan Pembangunan (JDP). Pemberdayaan mengacu kepada pembangunan yang melibatkan semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan, baik kerja produktif, reproduktif, privat, dan publik, serta menolak upaya apa pun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga (Mosse, 2007).

Berdasarkan beberapa definisi yang dipaparkan terdapat kesamaan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan pengakuan terhadap peran dan kerja perempuan utamanya dalam proses pembangunan.

Pengukuran Pemberdayaan Perempuan

Pengukuran Pemberdayaan perempuan yang diajukan oleh United Nation Development Program (UNDP) adalah menggunakan dua skor indeks, yaitu Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). Kedua jenis indeks diukur dengan membandingkan antara perempuan dan laki-laki dalam Human Development Index (HDI) (Doraid dikutip Soesilowati 2005). Indeks Pembangunan Perempuan (GDI) memiliki indikator utama yaitu kondisi kesehatan dasar, pendidikan, dan pendapatan, Sedangkan Indeks Pemberdayaan Perempuan (GEM) mengukur keberhasilan pemberdayaan perempuan melalui indikator representasi perempuan di posisi puncak seperti perwakilan dalam politik, administrator, dan manager. Selain itu GEM juga diukur berdasarkan estimasi pendapatan yang didapat perempuan.

Terdapat kritikan terhadap pengukuran pemberdayaan perempuan menggunakan GDI dan GEM. Pengukuran tersebut dianggap kurang sensitif terhadap perbedaan kultural dan norma-norma dari berbagai negara dan cenderung mengabaikan beberapa variabel fundamental yang relevan terhadap pembangunan (Pillarisetti & McGillivray dikutip Soesilowati,2005)

Sebagian besar ahli mengartikan pemberdayaan sebagai proses. Sebagai proses, pemberdayaan bersifat dinamis atau “target yang bergerak”. Oleh karena itu, pemberdayaan tidak mudah diukur, khususnya dengan alat pengukuran terstandar yang disediakan oleh ilmu pengetahuan sosial (Malhotra dkk, 2002). Pemberdayaan sebaiknya diukur dalam konteks yang lebih spesifik. Sebagai contoh, dalam memahami peran gender dalam pembangunan tidak bisa dilakukan tanpa melihat kondisi sosial budaya (seperti konteks politik dan ekonomi) dimana pembangunan dilaksanakan. Namun di saat yang sama, pengukuran pemberdayaan tidak boleh terlepas dari konteks pembangunan secara global.

Terdapat beberapa dimensi yang secara umum dapat digunakan untuk mengukur pemberdayaan perempuan. Dimensi tersebut adalah: ekonomi, sosial budaya, keluarga/interpersonal, hukum, politik, dan psikologi. Setiap dimensi mencakup wilayah yang sangat luas dan antara satu dimensi dengan dimensi yang lain saling tumpang tindih. Agar lebih mudah terukur, setiap dimensi memiliki indikator yang mencakup beberapa level mulai dari rumah tangga, komunitas, hingga arena yang lebih luas lagi. Secara lebih jelas, dimensi dan indikator  umum dalam pengukuran pemberdayaan perempuan disajikan dalam tabel 1.


Tabel 1.        Dimensi Umum dalam Pengukuran Potensi dan Pemberdayaan di Rumah Tangga, Komunitas dan Arena yang lebih Luas

Dimensi

Rumah Tangga

Komunitas

Arena yang lebih luas

Ekonomi

Kontrol perempuan terhadap pendapatan; kontribusi relatif terhadap pendapatan keluarga; akses dan kontrol terhadap sumber daya keluarga

Akses perempuan terhadap pekerjaan; kepemilikan terhadap aset dan dan tanah; akses mendapatkan kredit; keterlibatan dan perwakilan dalam perkumpulan perdagangan daerah; akses terhadap pasar

Perwakilan perempuan pada pekerjaan berupah tinggi; CEO perempuan; perwakilan perempuan dalam kepentingan ekonomi pada kebijakan ekonomi makro dan anggaran daerah dan negara

Sosio kultural

Kebebasan perempuan dalam pergerakan; berkurangnya diskriminasi terhadap anak perempuan; komitmen terhadap pendidikan anak perempuan

Akses terhadap ruang sosial yang terlihat; akses terhadap transportasi modern; partisipasi dalam kelompok di luar keluarga dan jaringan sosial; pergeseran norma patriarki; simbol yang mewakili perempuan dalam mitos dan ritual

Melek huruf perempuan; akses terhadap opsi pendidikan yang lebih luas; gambaran positif media terhadap perempuan; peranan serta kontribusi nya

Keluarga/interpersonal

Partisipasi dalam pengambilan keputusan domestik; kontrol terhadap relasi seksual; kemampuan untuk memutuskan dalam kelahiran dan pengasuhan anak, akses terhadap aborsi; kontrol dalam memilih pasangan hidup dan waktu menikah; kebebasan dari kekerasan domestik

Pergeseran dalam sistem kekeluargaan dan pernikahan menandakan nilai dan otonomi perempuan yang besar terhadap perempuan (menunda menikah, memilih sendiri pasangan hidup; penghapusan mas kawin, dan penerimaan terhadap perceraian); kampanye lokal menghapus kekerasan domestik

Trend regional/nasional dalam hal waktu menikah; pilihan terhadap perceraian; dukungan politik, hukum, dan agama terhadap perubahan (peningkatan peran aktif perempuan), sistem untuk kemudahan akes terhadap kontrasepsi, aborsi yang aman, serta pelayanan kesehatan reproduksi

Hukum

Pengetahuan tentang hak dalam hukum; dukungan domestik untuk pemenuhan hak

Mobilitas komunitas untuk hak; kampanye tentang kesadaran hak; penguatan lokal yang efektif terhadap hak hukum

Hukum yang mendukung hak perempuan; akses terhadap sumber daya dan pilihan; advokasi terhadap hak dan pembuatan UU, penggunaan sistem yudisial untuk mengatur hak berkaitan dengan kekerasan

Politik

Pengetahuan tentang sistem politik dan tujuan dari akses tersebut; dukungan domestic atas keterlibatan dalam politik; pelaksanaan hak memberikan suara

Keterlibatan perempuan atau mobilitas dalam sistem/kampanye di daerah; dukungan terhadap calon tertentu atau pembuatan UU; perwakilan dalam badan / instansi di pemerintahan

Perwakilan perempuan pada instansi pemerintah  di tingkat regional maupun nasional;kekuatan sebagai voting blok; perwakilan atas kepentingan perempuan melalui lobi yang efektif dan minat kelompok

Psikologi

Harga diri; efikasi diri; kesejahteraan psikologis

Kesadaran kolektif terhadap ketidakadilan; mobilitas yang potensial

Kesadaran perempuan terhadap keterlibatan dan hak;penerimaan sistemik terhadap hak dan keterlibatan perempuan

Sumber: Malhotra, Schuler, Boender, 2002


METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggambarkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati, baik secara global (melalui skor GDI dan GEM) maupun secara dimensional. Adapun dimensi pemberdayaan perempuan yang akan digambarkan dalam penelitian ini meliputi dimensi ekonomi, sosial budaya, komunitas keluarga, serta politik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang didapatkan dari instansi yang relevan serta hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Sumber Analisis Data

Data dalam kajian ini adalah data sekunder. Data sekunder berupa dokumen didapatkan dari dinas/ instansi terkait. Selain itu sumber data juga berasal dari literatur dan hasil penelitian yang diperoleh dari buku maupun internet.

GAMBARAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PATI

Parameter yang paling umum digunakan untuk mengukur pemberdayaan perempuan adalah melalui indeks pembangunan perempuan (GDI) dan indeks pemberdayaan perempuan (GEM) serta membandingkannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Gambaran HDI, GDI, dan GEM Kabupaten Pati tersaji dalam tabel 2.


Tabel 2. HDI, GDI, dan GEM Kabupaten Pati 2004-2007

Tahun

HDI

GDI

GEM

Jateng

Pati

Jateng

Pati

Jateng

Pati

2004

68,9

70,6

59,8

57,7

56,5

47,4

2005

69,8

70,9

60,8

58,4

56,9

48,7

2006

70,3

71,8

63,7

59,6

59,3

49,5

2007

70,92

71,87

64,3

62,1

59,7

50,5

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006,

Kerjasama BPS dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan


Dengan melihat tabel di atas dapat dilihat bahwa angka Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan juga Indeks Pemberdayaan Gender (GEM) lebih rendah daripada Indeks Pembangunan Manusia GDI. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas perempuan di Kabupaten Pati lebih rendah dari kualitas manusia secara menyeluruh. Hal ini merupakan indikasi bahwa pembangunan perempuan di Kabupaten Pati belum berjalan optimal. Tabel 2 juga memberikan gambaran bahwa nilai GDI dan GEM di Kabupaten Pati selama 4 tahun lebih rendah daripada di Propinsi Jawa Tengah.

Selain melalui skor GDI dan GEM, pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati dapat diukur pula melalui beberapa dimensi secara lebih spesifik antara lain ekonomi, sosial budaya, keluarga, dan politik.

Bidang Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi adalah dengan mengetahui jumlah perempuan yang bekerja. Hal tersebut mengindikasikan upaya perempuan untuk keluar dari ranah domestik dan memperluas ruang gerak perempuan. Di Kabupaten Pati jumlah penduduk perempuan pada usia produktif hampir seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Hal tersebut tersaji pada tabel 3.


Tabel 3. Penduduk Usia Produktif Kab. Pati 2007-2009

Tahun

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

%

Jumlah

%

2007

414.268

49,05

430.300

50,95

2008

417.266

49,08

432.977

50,92

2009

420.739

49,13

435.761

50,87

Sumber: BPS Kab. Pati Tahun 2008-2010, diolah


Namun demikian tidak semua bidang usaha dapat dengan mudah dimasuki oleh perempuan. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Pati, bidang usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah pertanian, perdagangan dan industri. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa sektor informal merupakan lapangan kerja sebagian besar perempuan di Kabupaten Pati. Persentase pekerja perempuan pada sektor pertanian adalah 36% dari total pekerja pada bidang tersebut, sementara yang terlibat pada sektor perdagangan sebesar 65% (BPPKB, 2010). Sedangkan bidang industri, jenis industri yang paling banyak mempekerjakan perempuan adalah industri pengolahan dengan persentase pekerja perempuan sebesar 67,63% (BPS, 2010)

Kiprah perempuan Pati dalam perekonomian tidak terbatas pada ketiga bidang tersebut. Kontribusi perempuan Pati terhadap perekonomian keluarga juga terlihat pada banyaknya perempuan yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Kabupaten Pati merupakan satu dari lima kabupaten pemasok Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbesar di Jawa Tengah, dimana sebagian besar dari mereka berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data dari Dinsosnakertran Kabupaten Pati, pada tahun 2009, jumlah calon TKI mencapai 1.273 dengan 63,3% adalah perempuan (Aeni, 2010). Kontribusi para perempuan yang menjadi TKW terhadap perekonomian keluarga dan daerah terlihat pada nilai pengiriman uang (remittance) yang pada tahun 2009 mencapai lebih dari 160 milyar (BPS, 2010)

Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi juga menjadi agenda kerja PNPM Mandiri. Hal tersebut terwujud dalam program pemberian kredit usaha dan simpan pinjam. Untuk Kabupaten Pati, pada Bulan Maret 2011 dari total 3.218 kelompok yang ada, lebih dari 60% merupakan kelompok perempuan (PNPM, 2011)

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi. Berdasarkan penelitian oleh Fakhruddin (1996) dan Dewi (2009), partisipasi ekonomi perempuan telah mengubah relasi gender dalam keluarga. Perempuan yang bekerja cenderung memiliki posisi tawar dan keterlibatan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan keluarga. Selain itu juga dilaporkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi suami dalam pekerjaan domestik.

Kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dikarenakan perempuan yang memiliki pendapatan cenderung mengalokasikannya untuk anak-anak mereka dan keluarga, untuk makanan yang lebih baik, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan pendidikan (Helmore, 2008)

Walaupun pada beberapa bidang usaha, pekerja perempuan unggul dalam kuantitas, tidak demikian dalam hal kualitas. Sebagai contoh adalah industri pengolahan yang didominasi oleh pekerja perempuan, sebagian besar pekerjanya memiliki latar pendidikan SD hingga SMP (BPS, 2010).

Rendahnya kualitas pekerja perempuan inilah yang menjadi salah satu sumber ketidakadilan gender. Salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam lingkup pekerjaan adalah perbedaan upah. Salah satunya adalah pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil kajian dari BPPKB Kab Pati, terdapat perbedaan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan dalam bidang pertanian khususnya di daerah pedesaan Tenaga kerja perempuan dibayar lebih murah daripada pekerja laki-laki, padahal tenaga kerja perempuan masih sangat dibutuhkan. Jenis pekerjaan perempuan seperti nandur, matun, dan manen belum bisa digantikan dengan tenaga mesin. Perbedaan upah tersebut misalnya laki-laki bekerja antara pukul 07.00 – 11.00 WIB dibayar Rp 25.000,00, sedangkan tenaga perempuan yang bekerja dari pukul 07.00-11.30 WIB dibayar dengan Rp. 20.000,00. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa pekerjaan perempuan tidak seberat pekerjaan laki-laki tanpa memperhitungkan bahwa setiap pekerjaan memiliki resiko baik jangka pendek maupun jangka panjang (BPPKB, 2011)

Bidang Sosio kultural

Pemberdayaan perempuan dalam dimensi sosial budaya dapat dilihat dalam bidang pendidikan yang meliputi angka melek huruf, angka buta aksara, serta partisipasi pendidikan perempuan. Jumlah buta aksara yang masih tersisa pada tahun 2010 adalah 1139 penduduk dengan 78,22% diantaranya adalah perempuan. Buta aksara tersebut diselesaikan melalui pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan di semua kecamatan. Pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan pada tahun 2010 tersaji dalam tabel 4.


Tabel 4. Pendidikan Keaksaraan 2010 Kabupaten Pati

Tahun

Perempuan

Laki-laki

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

Dasar

1015

41,99

236

9,76

1251

Lanjutan

921

38,10

245

10,14

1166

Total

1936

80,10

481

19,90

2417

Sumber: Disdik Kab. Pati 2010, diolah


Pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan juga dapat dilihat melalui angka partisipasi pendidikan dasar. Angka partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di bawah ini


Tabel 5. APK SD dan SMP Kabupaten Pati

Tahun

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

Laki

Perempuan

Laki

Perempuan

2008

119,85

111,17

96,35

95,09

2009

109,00

109,00

106,73

97,13

2010

119,15

108,99

100,55

96,73

Sumber: Disdik Kab. Pati 2008-2010

Tabel 6. APM SD dan SMP Kabupaten Pati

Tahun

SD/Sederajat

SMP/Sederajat

Laki

Perempuan

Laki

Perempuan

2008

-

-

-

-

2009

103,70

94,11

79,01

75,81

2010

103,41

94,44

79,06

76,09

Sumber: Disdik Kab. Pati 2008-2010


Berdasarkan tabel APK dan APM dapat dilihat bahwa partisipasi pendidikan dasar laki-laki lebih baik daripada perempuan. Hal tersebut mengindikasikan adanya diskriminasi gender dalam bidang pendidikan. Soesilawati (2005) menyatakan bahwa terdapat perbedaan penanaman norma-norma melalui pendidikan rumah tangga, maupun masyarakat yang baik disadari atau tidak telah memperlakukan anak perempuan dan laki-laki secara berbeda. Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tetap diutamakan pada anak laki-laki karena mereka dianggap akan menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi keluarganya kelak.

Indikator lain untuk mengukur pemberdayaan perempuan dalam dimensi sosiokultural adalah akses perempuan terhadap jaringan sosial di luar rumah tangga. salah satu bentuknya adalah keanggotaan perempuan dalam organisasi atau lembaga lainnya. Berdasarkan data dari Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Pati jumlah organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbasis perempuan hingga tahun 2009 adalah 22 organisasi atau sebesar 21,56% dari jumlah seluruh organisasi yang ada di Kabupaten Pati. Namun demikian, yang perlu dilakukan kajian lebih lanjut adalah bagaimana kiprah organisasi perempuan tersebut dalam menyukseskan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati.

Bidang Keluarga dan Interpersonal

Salah satu bentuk ketidakadilan gender dalam ranah keluarga bersumber dari inkonsistensi dalam perundang-undangan. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa usia menikah minimal bagi pengantin perempuan adalah 16 tahun. Apabila dilihat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa batasan seseorang untuk disebut sebagai anak-anak adalah 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pada dasarnya perundang-undangan memberikan ruang bagi terselenggaranya pernikahan anak, terutama anak perempuan. Persentase pernikahan dini di Kabupaten Pati tersaji dalam tabel 7.


Tabel 7. Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas  yang

Pernah Kawin dan Usia Perkawinan Pertama di bawah 18 tahun

Tahun

Umur Perkawinan

Pertama (Tahun)

Total

10-15

16-18

2007

14,55

45,47

60,02

2008

15,39

43,72

59,11

2009

16,61

42,87

59,48

Sumber: BPS Jateng, Hasil Pengolahan Susenas 2007-2009


Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun menunjukan persentase yang tinggi, bahkan usia perempuan yang menikah di bawah usia 16 tahun terus meningkat. Dilihat dari sisi hak, pernikahan dini menimbulkan permasalahan pada perempuan yaitu hilangnya masa kanak-kanak dan remaja; hilangnya kebebasan personal; dan kurangnya kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh rasa kedirian disamping penyangkalan pada kesejahteraan psikososial dan emosional, kesehatan reproduksi, dan kesempatan mnegecap pendidikan formal yang lebih tinggi (Nurcahya, 2010). Berdasarkan penelitian juga diperoleh hasil bahwa perempuan yang menikah pada usia 18 tahun, tiga kali berkecenderungan bercerai daripada perempuan yang menikah di atas usia 20 tahun (Spanier & Gick, dalam Kompas dalam Sumpani, 2008)

Indikasi yang dapat digunakan untuk melihat pemberdayaan perempuan adalah tingkat perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Semakin tinggi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga menandakan pemberdayaan perempuan belum berjalan optimal. Angka perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Pati terlihat pada tabel 8.


Tabel 8. Perceraian di Kabupaten Pati 2006-2009

Tahun

Total

Cerai talak

Cerai Gugat

Jumlah

%

Jumlah

%

2007

1250

451

36,08

799

63,92

2008

1366

741

54,25

625

45,75

2009

2176

546

25,09

1630

74,91

Sumber: BPS Kab. Pati 2008-2010, diolah


Sedangkan untuk kekerasan, pada tahun 2009, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan adalah 4 kasus. Angka tersebut meningkat tajam pada tahun 2010 dengan jumlah kasus kekerasan adalah 43 dengan kasus terbanyak adalah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) mencapai 43 kasus (BPPKB Kab. Pati, 2011). Jumlah tersebut mungkin saja lebih besar, karena banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan. Pada tabel 4 dapat dilihat juga bahwa angka perceraian didominasi oleh gugat cerai, yang menunjukkan trend peningkatan. Peningkatan jumlah laporan kasus KDRT dan gugat cerai menggambarkan perbaikan posisi perempuan dalam keluarga, utamanya pengambilan keputusan domestik.

Bidang Politik

Politik merupakan bidang yang dianggap bias gender karena adanya anggapan bahwa politik merupakan wilayah kekuasan laki-laki. Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik pada dasarnya merupakan hal yang krusial karena berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, dapat dilihat melalui jumlah angota dewan perwakilan berjenis kelamin perempuan.  Untuk Kabupaten Pati, jumlah  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perempuan periode 2004-2009  adalah 3 anggota atau sekitar 6,7% dari total 45 anggota DPRD. Sedangkan pada periode 2009-2014, terjadi peningkatan persentase anggota DPRD perempuan hingga mencapai 8 atau sekitar 16% dari total 50 anggota dewan. Walaupun terjadi peningkatan jumlah perempuan di DPRD, jumlah tersebut belum memadai karena kota minimal yang dianggap dapat mewakili perempuan adalah 30%. Selain kuantitas, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi politik para perempuan yang ada di DPRD.

KESIMPULAN

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati secara menyeluruh dapat dikatakan optimal. Kualitas perempuan masih di bawah kualitas manusia secara umum yang dibuktikan melalui skor GDI dan GEM yang lebih rendah daripada skor HDI.

Analisa pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pati secara dimensional pada bidang ekonomi menunjukkan adanya peningkatan peranan perempuan dalam menopang ekonomi keluarga yang ditunjukkan dengan jumlah partisipasi perempuan dalam berbagai bidang usaha. Bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Namun demikian masih terdapat diskriminasi terhadap perempuan yang termanifestasi dalam selisih upah kerja

Pemberdayaan perempuan dalam dimensi sosial budaya terwakili dalam bidang pendidikan dan organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. Dalam bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan terlihat dalam pendidikan keaksaraan yang bertujuan memberantas buta aksara dimana kasus buta aksara di Kabupaten Pati didominasi oleh perempuan. Namun demikian, dalam hal partisipasi pendidikan dasar, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Dalam bidang organisasi, dari 102 organisasi dan lembaga swadaya yang ada di Kabupaten Pati, sekitar 21,56% organisasi yang bergerak dalam permasalahan perempuan.

Pemberdayaan perempuan dalam komunitas dan keluarga dianalisa melalui usia pertama perkawinan pada perempuan, angka perceraian dan juga angka KDRT. Persentase pernikahan di Kabupaten Pati menunjukkan persentase lebih dari 50%. Peningkatan juga terjadi pada angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Namun demikian peningkatan pelaporan kasus KDRT dan gugat cerai menunjukkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan domestik

Pemberdayaan perempuan dalam bidang politik salah satunya dapat dilihat melalui jumlah perempuan dalam parlemen. Terdapat peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan dalam dua periode pemerintahan. Jumlah anggota perempuan pada DPRD Kab. Pati periode 2009-2014 adalah 8 atau sekitar 16% dari total keseluruhan anggota DPRD. Namun demikian peningkatan tersebut, belum memenuhi harapan 30% perempuan di parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Aeni, N. 2010. Hubungan antara Keberadaan Ibu, Kecerdasan Emosi, dan Perilaku Agresi pada Anak (Studi pada Sekolah Dasar di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah). Laporan Penelitian. Kanlitbang Kab. Pati. Pati

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 2007. Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Usia Perkawinan Pertama, Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2007. Semarang. http://prof.static.bkkbn.go.id/jateng.bkkbn.go.id/data/02112010-042846-536970570_data.pdf. Diakses tanggal 25 April 2011

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 2008. Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Usia Perkawinan Pertama, Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2008. http://prof.static.bkkbn.go.id/jateng.bkkbn.go.id/data/umur Perkawinan Pertama Wanita.pdf. Diakses tanggal 25 April 2011

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. 2009. Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Usia Perkawinan Pertama, Propinsi Jawa Tengah, Tahun 2007. http://prof.static.bkkbn.go.id/jateng.bkkbn.go.id/data/02112010-035128-035128_513476910_data.pdf. Diakses tanggal 25 April 2011

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati. 2008. Pati dalam Angka 2008. Pati

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati. 2009. Pati dalam Angka 2009. Pati

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati. 2010. Pati dalam Angka 2010. Pati

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kab. Pati. 2011. Profil Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pati 2010. Pati

Batliwala. S. 2007. Putting Power Back into Empowerment. http://genderatwork.org/sites/genderatwork/org/files/resources/puttigpowerbackinto empowerment.pdf. Diakses tanggal 10 April 2011

Dewi, N. R. L. 2009. Posisi perempuan dalam Masyarakat Patriarkhi (Studi tentang Posisi Perempuan yang Bekerja di sektor Publik dalam Keluarga Masyarakat Jawa di Desa Wajak Kecamatan Wajak. http://skripsi.umm.ac.id/files/disk1/298/jiptummpp-gdl-s1-2009-nilarestul-14867-1.+PENDA-N.pdf. Diakses tanggal 24 April 2011

Fakhruddin. 1996. Wanita Bekerja dan Peranannya dalam Kehidupan Keluarga: Studi Kasus Wanita Pekerja di Perusahaan Plywood Kecamatan Siak Sri Indraputra Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis. http://digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail. diakses tanggal 24 April 2010

Helmore, K. 2008. Organization Profile:WWB-Women’s World Banking. Gender and Development.16 (2). http://www.swwb.org/files/oxfam062008.pdf. Diakses tanggal 25 April 2011

Kamil, M. 2010. Konsep Dasar dan Pokok-pokok Pembangunan Berwawasan Gender. http://file.upi.edu/direktori/SPS/PRODI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH/196111091987031-MUSTOFA KAMIL/Bahan Kuliah/KONSEP DAsar Gender.pdf. Diakses 23 Desember 2010

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pati. 2010. Daftar Ormas dan LSM Kabupaten Pati 2009/2010. Pati

Malhotra, A. Sidney, R. S. Carol, B. 2002. Measuring Women’s Empowerment as a Variable in International Development. http://siteresources.worldbank.org/INTGENDER/resources/MalhotraSchulerBoender.pdf. Diakses tanggal 10 April 2011

Mosse, J. C. 2007. Gender dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Nurcahyo, A. 2010. Dinamika Psikologis pengambilan Keputusan untuk Menikah Dini. Skripsi, Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta. Tidak diterbitkan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kab. Pati. 2011. Rekapitulasi Laporan Perkembangan Kelompok. Pati

Soesilowati, E. S. 2005. Pemberdayaan Perempuan dalam Otoda. elib.pdii.go.id/catalog/index.php/searchKatalog/byld/6804. Diakses tanggal 26 Januari 2011

Sumpani, D. 2008. Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari Kematangan Pribadi dan Kualitas Komunikasi. Skripsi, Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta. Tidak diterbitkan

Suroso. 2010. Analisis Kemiskinan di Kabupaten Pati. Laporan Penelitian Kanlitbang Kab. Pati. Pati

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

 

Nurul Aeni

Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Yellow Green Red Cyan Orange

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction