IPTEK, Mempermudah Kehidupan

Banner01

Penelitian Fasilitas Pelayanan Publik

LATAR BELAKANG

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang, kelompok, komunitas dengan berbagai permasalahan dan harapan menjadikan pemerintah lebih meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam melayani masyarakatnya yang memiliki harapan dan kebutuhan yang berbeda - beda. Untuk itu pencapaian tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya perlu dikelola dan diatur dengan baik.

Mengkaji tentang pelayanan publik, maka tidak terlepas dari pembahasan tentang teori - teori kebijakan secara umum maupun implementasi kebijakan publik itu sendiri. Kualitas pelayanan publik yang semakin baik dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai aturan dan sesuai dengan daya dukung atau sumberdaya yang disediakan  dari  apartur pemerintah yang meliputi prasarana - sarana pelayanan yang memadai maupun transparansi pelayanan. Kebijakan publik yang baik tidak terlepas juga dari proses perumusan kebijakan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana program - program kegiatan pemerintahan  berkewajiban untuk mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada publik. Era otonomi memberikan kesempatan bagi pemerintahan kabupaten atau kota untuk lebih mampu memberikan kualitas pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat di wilayahnya. Terwujudnya good governance sangat diharapkan oleh masyarakat karena dengan good governance harapanyanya semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Drs. H Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dari Bappenas menyebutkan bahwa good governance adalah suatu konsepsi tentang penyelenggaraan  pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Dengan pemerintahan yang efektif baik dari sisi pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun efektifitas pengembangan sumberdaya manusia diharapkan mampu mempercepat pencapaian tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran paradigma dari goverment ke governance, yang sebelumnya goverment melihat pelayanan publik itu hanya urusan negara atau negara yang berhak mengatur (eklusif) terhadap hal-hal publik. Namun hal tersebut bergeser kepada paradigma governance yang melihat hal-hal publik sebagai urusan antara pemerintahan, swasta dan masyarakat. Di samping itu kinerja pemerintah yang terlalu birokratisi, lamban , tidak transparan menyebabkan pelayanan publik semakin tidak efesien dan efektif sehingga akan membawa dampak ke citra pemerintahan yang kurang baik.

Oleh karena itu untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik sangat penting sekali untuk menerapkan prinsip - prinsip Good Governance . Menurut Bappenas prinsip-prinsip Tata Kepemerintahan yang baik yaitu Wawasan ke Depan. (Visionary), Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency), Partisipasi Masyarakat (Participation), Tanggung Gugat (Accountability), Supremasi Hukum    (Rule of Law), Demokrasi (Democracy), Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency), Daya Tanggap (Responsiveness), Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness), Desentralisasi (Decentralization), Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector and Civil Society Partnership), Komitmen pada pengurangan Kesenjangan (Commitment Reduce and Inequality), Komitmen pada Perlindungan  Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection), Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ). Di samping itu berdasarkan  SK Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor .63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.SE/10/M.PAN/07/2005 tentang Prioritas Peningkatan Pelayanan Publik, telah ditetapkan variabel dan 10 indikator Pelayanan Publik. Yaitu variable Pelayanan Publik dengan Indikator : Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian Waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggungjawab, Kelengkapan sarana dan prasarana, Kemudahan akses, Kedisiplinan dan  Kesopanan, Keramahan dan Kenyamanan. Dari variabel tersebut dikelompokan dalam indikator-indikator/dimensi menurut Zeithaml untuk melihat kualitas pelayanan publik yaitu Tangibel, Realibel, Responsivenes, Competence, Courtesy, Credibility, Security, Acces, Comunication dan Understanding the Customer.

Untuk itu perlu untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pati dalam menerapkan good governance dan sejauh mana permasalahan yang timbul dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilihat dari Indek Kepuasan Masyarakat/Kinerja Pelayanan, Indek Tingkat Harapan dan Indek Kualitas Pelayanan Publik, maka perlu dilaksanakan Penelitian  Fasilitas Pelayanan Publik dengan locus beberapa SKPD di wilayah Kabupaten Pati yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD. RAA.Suwondo, Kecamatan Pati, Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Batangan, Kecamatan Dukuhseti, Puskesmas 1 Pati, Puskesmas Jaken, Puskesmas Tambakkromo dan Puskesmas Cluwak.

 PERUMUSAN MASALAH

Melihat kondisi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di Kabupaten Pati maka dapat di lihat dari beberapa hal terutama berhubungan dengan pelaksanaan tata  kepemerintahan yang baik (good governance). Adapun permasalahan yang akan di lihat adalah:

1.    Sejauh mana implementasi kebijakan public dalam rangka  pelayanan public yang berkualitas dikaitkan dengan tata kepemerintahan yang baik (good governance)  di Kabupaten Pati , yang dilihat dari Indek Kepuasan Masyarakat/Kinerja Pelayanan, Indek Tingkat Harapan dan Indek Kualitas Pelayanan Publik?

                                                 

TUJUAN HASIL PENELITIAN

Tujuan Penelitian tentang  Fasilititas Pelayanan Publik yaitu :

1.    Untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

2.     Untuk mengetahui Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Pati.

3.  Untuk mengetahui Tingkat Kepentingan ( importance) terhadap indikator/sub indikator dari Kepuasan Pelayanan Publik/Kinerja (performance).

4.      Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Publik

5.      Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

 

MANFAAT PENELITIAN

1.    Hasil dari Kajian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing SKPD.

2.   Dengan Kajian ini diharapkan dapat diketahui permasalahan atau kendala yang ada dalam implementasi kebijakan sehingga dapat dilakukan perbaikan kebijakan.

3.  Dengan hasil Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan terkait dengan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Pati antara lain tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.    Dari segi keilmuan, hasil dari Kajian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan strategi peningkatan pelayanan publik, dengan harapan dapat medorong kegiatan - kegiatan penelitian tahap lanjutan guna penyempurnaan hasil kajian - kajian sebelumnya.

5.   Manfaat lain yang diharapkan dari hasil Kajian ini adalah hal - hal yang berkaitan dengan Kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang nantinya akan membawa pengaruh kepada kualitas pelayanan publik.

 

KESIMPULAN

                Dalam penelitian ini dapat disimpulkan secara umum bahwa Indek  Kepuasan Masyarakat secara umum dalam Penelitian Fasilitas Pelayanan Publik Kabupaten Pati Tahun 2009 mendapatkan kategori Cukup sesuai dengan Gold Standart ( Benchmark) dengan nilai sebagai berikut :

Indek Kepuasan Masyarakat, Indek Kepentingan/harapan dan Indek Kualitas Pelayanan Publik (Delapan Indikator – Tangibel, Realibel, Resposivenes, Transparan, Courtesy,  Access, Understading the customer, Kompetensi)

No

Wilayah Sampel

Total Indikator

Kategori

Total Nilai diperoleh

Nilai yang diharapkan

Index Kepuasan Masyarakat (%)

1

Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu

4688

6560

71.46

CUKUP

2

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4370

5920

73.82

CUKUP

3

RSUD RAA.Soewondo

6149

8480

72.51

CUKUP

4

Kec. Pati

4891

6400

76.42

CUKUP

5

Kec Sukolilo

4342

6400

67.84

CUKUP

6

Kec.Batangan

5094

6400

79.59

CUKUP

7

Kec.Dukuhseti

4626

6400

72.28

CUKUP

8

Puskesmas 1 Pati

4891

6400

73.96

CUKUP

9

Puskesmas Jaken

4430

5920

74.83

CUKUP

10

Puskesmas Tambakromo

4261

5760

73.98

CUKUP

11

Puskesmas Cluwak

4453

6080

73.24

CUKUP

 

Total SKOR dan IKM

52195

70720

73.81

CUKUP

Sedangkan Indek Kepuasan Masyarakat atau Kinerja Pelayanan menurut skala likert dapat diketahui bahwa 11 wilayah sampel penelitian fasilitas publik masuk dalam kategori CUKUP (berdasarkan benchmark gold standar) karena nilai antara 40 sd < 80% yaitu 73.81 . Dari semua indikator hanya ada satu indikator yang memiliki nilai diatas 80 % yaitu Indikator Acces yaitu 81.03% (nilai rata-rata) atau dengan kata lain masuk kategori baik untuk 11 wilayah sampel. Hal ini dapat diintrepretasikan bahwa Pelayanan Publik di wilayah sampel sudah memberikan acces terbuka terhadap masyarakat dalam mengurus keperluan publik. Oleh karena itu upaya untuk transparan dan kemudahan acces tetap dilakukan oleh SKPD diwilayah sampel, hal ini  membuktikan bahwa komitmen untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat yang membutuhkan diakui oleh masyarakat, untuk itu perlu dipertahankan.

Sedangkan menurut masyarkat dengan skoring 10 sampai 100 mendapatkan hasil kategori Cukup yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan pengolahan data dengan diagram Kartesius dan tabel Kuadran Kartesius dapat diketahui bahwa Kinerja Pelayanan atau Tingkat Kepuasan Masyarakat/Pelayanan (X) diatas Tingkat Kepentingan/Harapan (Y)hanya diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu X > Y yaitu 2.82 > 2.57. Untuk 10 wilayah sampel yaitu Kayandu, RSUD RAA. Soewondo, Kec.Pati, Kec.Sukolilo, Kec.Batangan, Kec.Dukuhseti, Puskesmas 1 Pati, Puskesmas Tambakromo, Puskesmas Cluwak, Puskesmas Jaken dapat diketahui tingkat kinerjanya masih dibawah tingkat harapan. Berikut kesimpulan hasil Kualitas Pelayanan Publik dengan Kategori Gold Standar Benchmark adalah sebagai berikut :

No

WILAYAH SAMPEL

PENGHITUNGAN

KATEGORI

Rata-rata Nilai Diperoleh                         (Indeks Kinerja Pelayanan/Kepuasan Masyaraka)      (X)

Rata-rata nilai Harapan/kepentingan (Indeks harapan/Kepentingan (Y)

Index Kualitas Pelayanan Masyarakat (%)

1

Kantor Pelayanan Terpadu

2.62

3.11

84.24

BAIK

2

Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil

2.82

2.57

109.73

BAIK

3

RSUD RAA.Soewondo

2.71

2.98

90.94

BAIK

4

Kec.Pati

2.96

3.1

95.48

BAIK

5

Kec Sukolilo

2.52

3.21

78.50

CUKUP

6

Kec.Batangan

3.03

3.37

89.91

BAIK

7

Kec.Dukuhseti

2.72

3.22

84.47

BAIK

8

Puskesmas 1 Pati

2.70

4.34

62.21

CUKUP

9

Puskesmas Jaken

2.75

4.04

68.07

CUKUP

10

Puskesmas Tambakromo

2.76

4.54

60.79

CUKUP

11

Puskesmas Cluwak

3.00

3.01

99.67

BAIK

 

Total SKOR dan IKM

30.59

37.49

81.60

CUKUP

Indek Kinerja Pelayanan (X) pada 11 wilayah sampel masih dibawah Indek Harapan/Kepentingan (Y) yaitu Indek Kinerja Pelayanan sebesar 30.59 sedangkan Indek harapan/Kepentingan 37.49 atau dengan kata lain  X<Y. atau pelayanan masih dibawah harapan.  Sedangkan jika menggunakan Standar Gold Benchmark dapat diketahui bahwa Kualitas Pelayanan Publik di 11 wilayah sampel masuk kategori BAIK yaitu 81.60% atau diatas 80%. Dengan demikian kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pati secara umum sudah masuk kategori baik walaupun kinerja pelayanan masih dibawah harapan masyarakat.

REKOMENDASI

1      Menindaklanjuti  temuan hasil penelitian (keluhan) yang ditemukan di masing-masing SKPD oleh SKPD tersebut, agar terjaga kualitas pelayanan prima kepada masyarakat dan menindaklanjuti indikator pada Kuadran 1 (satu) yaitu pada wilayah sampel :Kantor Pelaynan Perijinan Terpadu, RSUDRAASoewondo, Kec.Pati, Kec.Sukolilo, Kec.Batangan, Kec.Dukuhseti, Puskesmas 1 Pati, Puskesmas Jaken, Puskesmas Tambakkromo. Untuk Kuadran Empat  (IV) yaitu pada wilayah sampel Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kec.Pati, Kec.Sukolilo, Puskesmas 1 Pati, Puskesmas Tambakromo.

2        Melakukan  evaluasi setiap 4 atau 6 bulan sekali terhadap  kualitas pelayanan di masing-masing SKPD agar kinerja pelayanan dapat tercapai dengan baik.

3         Penambahan anggaran untuk peningkatan kinerja pelayanan publik khususnya untuk peningkatan sarana prasarana pendukung dan peningkatkan kualitas/kuantitas sumberdaya manusia yang mendukung pelayanan prima.

4       Perlunya mutasi atau tour of duty dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pati berdasarkan Kompetensi, sehingga tidak terjadi ketimpangan pelaksanaan pekerjaan  pelayanan publik  karena perbedaan kompetensi pada lokasi atau organisasi kerja yang baru.

5      Penambahan Insentif atau penambahan personil pada proses pengurusan IMB pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu  Kab.Pati.

6      Penyusunan SOP dan SPM hendaknya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada dan referensi tentang penyusunan SOP dan SPM yang telah ada.

 

Kantor Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pati

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Yellow Green Red Cyan Orange

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction