IPTEK, Mempermudah Kehidupan

Banner01

Kinerja Pelayanan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Pati

PENDAHULUAN

Ada fenomena bahwa sebagian Kantor Kepala Desa tidak buka (terkunci) di pagi hari (umumnya jam  kerja) berpotensi mengurangi daya pelayanan pemerintahan desa. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak berada di kantor Kepala Desa pada waktu tersebut merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati. Ada indikasi sebagian kantor kepala desa Desa tidak buka (terkunci) di pagi hari disebabkan patologi birokrasi.

Organisasi (termasuk pemerintahan desa) menurut Bryant (1987), bisa digambarkan sebagai kelompok manusia yang berhimpun bersama untuk mencapai tujuan. ”Bureaucratic structure and Personality” oleh Robert Merton dalam Bryant and White menyatakan bahwa penggusuran tujuan sering terjadi, dimana tujuan digusur oleh upaya suatu kelompok untuk tetap melestarikan diri (Status Quo). Kecenderungan ini (penggusuran tujuan organisasi untuk Status Quo) merupakan suatu bukti dari apa yang oleh para analis disebut sebagai patologi birokratik.

Suara Merdeka (9 Juli 2008) menyatakan bahwa setelah warga Desa Trangkil Pati menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi sepuluh tahun, kini hal sama dilakukan warga Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo. Tidak tertutup kemungkinan, hal itu juga akan diikuti banyak desa lainnya, karena jumlah kades yang masa jabatannya diperpanjang seluruhnya ada 53 desa.

Fenomena yang disampaikan media suara merdeka tersebut merupakan bukti adanya patologi birokrasi atau penggusuran tujuan organisasi pemerintah desa untuk Status Quo pihak tertentu dialami sebagian pemerintahan desa. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kinerja pelayanan pemerintahan desa terhadap masyarakat setempat dan masyarakat lain yang membutuhkan pelayanan pemerintahan desa. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penelitian mengenai: (1) analisis iklim kinerja pelayanan pemerintahan desa; dan (2) analisis kinerja pelayanan pemerintahan desa.

LANDASAN PEMIKIRAN

Sesuai maksud dan tujuan penulisan artikel ini, ada 4 substansi penting yang dapat dijadikan landasan  pemikiran. yakni: (1) kinerja; (2); pemerintahan desa (3) iklim kerja;  dan (4) pelayanan.  Pertama, hakekat kinerja. Mangkunegara (2007) menyampaikan bahwa kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi aktual yang telah dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai denagan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Maryoto, (2000), kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama.

Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Secara umum faktor fisik dan non fisik sangat mempengaruhi. Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi proses kerja. Kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik. Pencapaian kinerja menurut Davis (2002), dipengaruhi kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Determinan kemampuan (ability) adalah pengetahuan dan ketrampilan. Sementara motivasi (motivation) ditentukan oleh faktor sikap dan situasi lingkungan kerja. Pengetahuan (knowledge) lazimnya diukur melalui tingkat pendidikan.

Kedua, hakekat pemerintahan desa. Menurut PP Nomor 72 2005 tentang Desa, pemerintahan  desa  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut ada dua komponen dalam pemerintahan desa yakni: (1) pemerintah desa dan (2) Badan Permusyawaratan  Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pemimpin dari desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Sementara Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  BPD  adalah  lembaga  yang merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan desa. Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Indonesia.

Ketiga,  hakekat iklim kerja (work atmosphere).  Pemerintahan desa merupakan suatu organisasi dan kinerjanya akan dipengaruhi iklim organisasi (organizational climate),menurut Morgan (1991) dalam Andriopoulos (2001) menyatakan bahwa iklim organisasi merupakan suatu konsteks luas yang berkaitan dengan ‘atmosfir’ atau ‘mood’. Suatu ‘working atmosphere’ yang menguntungkan bagi kreatifitas dan inovasi mensyaratkan partisipasi dan kebebasan dalam ekspresi, dan juga permintaan akan standar-standar kinerja. Sedangkan Reichers dan Schneider (1990) menjelaskan  iklim organisasi sebagai persepsi anggota organisasi tentang norma organisasi yang berkaitan dengan aktifitas kerja organisasi yang bersangkutan. Sementara para ahli lain memandang bahwa iklim organisasi merupakan fungsi dari proses organisasi yang dipengaruhi sejumlah faktor, internal dan eksternal (Cohen, 1995).

Keempat , hakekat pelayanan. Menurut Kepmen PAN 63/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh oleh penyelenggara pelayanan publik (instansi pemerintah) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penarima pelayanan. Standar pelayanan publik meliputi : (1) Prosedur pelayanan, prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan; (2) Waktu penyelesaian, waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan; (3) Biaya pelayanan, tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan; (4) Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (5) Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik; (6)  Kompetensi petugas pemberi pelayanan yakni kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.

Prinsip pelayanan publik meliputi: (1) Kesederhanaan yakni prosedur pelayanan publik tidak berbelit- belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan; (2) Kejelasan yakni jelas persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, jelas pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik serta jelas biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran; (3) Kepastian waktu yakni pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaiakn dalam kurun waktu yang telah ditentukan; (4) Akurasi yakni produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah; (5) Keamanan yakni proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum; (6) Tanggung jawab yakni penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; (7) Kelengkapan sarana dan prasarana yakni tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika; (8) Kemudahan akses yakni tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika; (9) Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yakni pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ihklas; dan (10) Kenyamanan yakni lingkungan pelayanan tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Obyek penelitian adalah pemerintahan desa di Kabupaten Pati. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive randomized sampling. Purposive sampling digunakan untuk menentukan wilayah (kecamatan) pengambilan responden dengan mempertimbangkan letak geografis. Randomized sampling (sampel acak) digunakan untuk pengambilan responden di wilayah (kecamatan) yang telah dipilih. Pengumpulan data menggunakan teknik survey dan observasi. Sumber data berasal dari: (1) responden, (2) event /kondisi lapangan, dan (3) place / obyek. Analisa data menggunakan analisa deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini akan mengukur kinerja pelayanan pemerintahan desa yang dinyatakan dalam indeks. Prinsip penghitungan indeks adalahtotal nilai per unsur dibagi total unsur terisi dan dikalikan nilai penimbang yang dinyatakan dalam formula berikut:

IK =  (p)

IK    = Indeks unsur kinerja

x       = Total nilai per unsur

n       = Total unsur terisi

p       =  Nilai penimbang

 

Nilai penimbang diperoleh dari scoring system index (100) dibagi skor kriteria yaitu skor yang digunakan dalam survey contohnya 4. Sehingga nilai penimbang sebesar 25.

Kriteria evaluasi indeks menggunakan scoring system 100. Kriteria evaluasi yang digunakan untuk mengukur unsur kinerja pelayanan pemerintahan desa meliputi: (1) kategori “sangat baik = A” bila memiliki skor 86 -100; (2) kategori “baik = B” bila memiliki skor 71- 85; (3) kategori “cukup = C” bila memiliki skor 56 -70; (4) kategori “buruk = D” bila memiliki skor (40 – 55); dan  (5) kategori “sangat buruk = E” bila memiliki skor (< 40).  Penghitungan indeks dan kriteria evaluasi tersebut akan diterapkan untuk substansi yang akan di bahas di bawah ini.

1.    Deskripsi Iklim Kinerja Pelayanan Pemerintahan Desa

Kinerja suatu institusi atau organisasi salah satunya ditentukan oleh iklim atau atmosfir organisasi.Menurut Morgan (1991) dalam Andriopoulos (2001) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan iklim organisasi merupakan suatu konteks luas yang berkaitan dengan ‘atmosfir’ atau ‘mood’. Suatu ‘working atmosphere’ yang menguntungkan bagi kreatifitas dan inovasi mensyaratkan partisipasi dan kebebasan dalam ekspresi, dan juga permintaan akan standar kinerja.

Institusi atau organisasi di sekitar pemerintahan desa berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintahan desa.  Iklim organisasi pemerintahan desa dalam penelitian ini akan dilihat dari kondisi: (1) hubungan internal antara kepala desa dan perangkat desa; (2) hubungan horizontal antara pemerintah desa dan BPD; (3) hubungan eksternal antara pemerintah desa dan masyarakat desa; dan (4) patologi birokrasi pemerintahan desa. Secara rinci keempat hal tersebut akan diuraikan pada bagian di bawah ini.

Parameter yang digunakan untuk mengukur hubungan internal adalah keberadaan intensitas masalah/konfliks antara kepala desa dengan sekdes dan perangkat desa. Berdasarkan hasil survey terhadap 400 responden, sebanyak 270 responden (67.5 %) menyatakan hubungan internal pemerintah desa sangat kondusif. Sebanyak 102 responden (25.5 %) menyatakan hubungan internal pemerintah desa ada masalah kecil. Sebanyak 14 responden (3.5 %) menyatakan hubungan internal pemerintah desa ada masalah agak serius. Sebanyak 11 responden (2,8 %) menyatakan hubungan internal pemerintah desa ada masalah sangat serius. Sebanyak 3 responden tidak menjawab (tidak jelas). Perhatikan tabel di bawah ini!

Tabel 1. Hubungan Internal Pemerintah Desa

 

 

 

 

 

 

 

Nilai

Hubungan Internal

Frekuensi

Persentase

Skor

0

tidak jelas

3

0.8

0

1

Ada masalah sangat serius

11

2.8

11

2

Ada masalah agak serius

14

3.5

28

3

ada masalah kecil

102

25.5

306

4

Sangat kondusif (tidak bermasalah)

270

67.5

1080

 

Total

400

100.0

1425

Hubungan horizontal adalah hubungan antara kepala desa dan perangkat desa dengan BPD. Hasil survey terhadap 400 responden menunjukkan bahwa sebanyak 280 responden (70,0 %) menyatakan hubungan horizontal pemerintahan desa sangat kondusif (tidak bermasalah). Sebanyak 88 responden (22,0 %) menyatakan hubungan horizontal pemerintahan desa ada masalah kecil. Sebanyak 16 responden (4,0 %) menyatakan hubungan horizontal pemerintahan desa ada masalah agak serius. Sebanyak 12 responden (3,0 %) menyatakan hubungan horizontal pemerintahan desa ada masalah sangat serius. Responden lainnya, 4 orang (1,0 %) tidak jelas, tidak menjawab atas pertanyaan ini. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 2. Hubungan Horizontal Pemerintahan Desa

 

 

 

 

 

 

 

Nilai

Hubungan Horizontal

Frekuensi

Persentase

Skor

0

tidak jelas

4

1.0

0

1

Ada masalah sangat serius

12

3.0

12

2

Ada masalah agak serius

16

4.0

32

3

ada masalah kecil

88

22.0

264

4

Sangat kondusif (tidak bermasalah)

280

70.0

1120

 

Total

400

100.0

1428

Hubungan eksternal diukur dengan menggunakan parameter komunikasi timbal balik (hubungan sosial) antara kepala desa dan perangkat desa dengan warga masyarakat desa. Berdasarkan hasil survey terhadap 400 responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65,8 %) menyatakan hubungan eksternal pemerintah desa sangat kondusif (tidak bermasalah). Sebanyak 26,3 % responden menyatakan hubungan eksternal pemerintah desa ada masalah kecil. Sebanyak 4,5 % responden menyatakan hubungan eksternal pemerintah desa ada masalah agak serius. Sebanyak 3,3 % responden menyatakan hubungan eksternal pemerintah desa ada masalah sangat serius. Selebihnya seorang responden (0,3 %) tidak jelas, tidak memberikan jawaban atas pertanyakan mengenai hubungan eksternal pemerintahan desa. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 3. Hubungan Eksternal Pemerintah Desa

 

 

 

 

 

 

 

Nilai

Hubungan Eksternal

Frekuensi

Persentase

Skor

0

tidak jelas

1

0.3

0

1

Ada masalah sangat serius

13

3.3

13

2

Ada masalah agak serius

18

4.5

36

3

ada masalah kecil

105

26.3

315

4

Sangat kondusif (tidak bermasalah)

263

65.8

1052

 

Total

400

100.0

1416

Patologi birokrasi diukur dengan menggunakan parameter keterlibatan kepala desa dan perangkat desa dalam kampanye Pemilu dan Pilkada (pemilihan kepala daerah). Hasil survey terhadap 400 responden menyatakan bahwa sebanyak 125 responden (31,3 %) menyatakan patologi birokrasi pemerintahan desa jarang sekali terjadi. Sebanyak 106 responden (26,5 %) menyatakan patologi birokrasi pemerintahan desa jarang terjadi. Sebanyak 97 responden (24,3 %) menyatakan patologi birokrasi pemerintahan desa terkadang terjadi. Sebanyak 56 responden (14,0 %) menyatakan patologi birokrasi pemerintahan desa sering terjadi. Sementara 16 responden (4,0 %) tidak jelas, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai patologi birokrasi pemerintahan desa. Perhatikan tabel berikut!

Tabel 4. Patologi Birokrasi Pemerintahan Desa

 

 

 

 

 

 

 

Nilai

Patologi Birokrasi

Frekuensi

Persentase

Skor

0

tidak jelas

16

4.0

0

1

Sering terjadi

56

14.0

56

2

Terkadang terjadi

97

24.3

194

3

Jarang terjadi

106

26.5

318

4

Jarang sekali terjadi

125

31.3

500

 

Total

400

100.0

1068

 

2. Indeks Iklim Kinerja Pelayanan Pemerintahan Desa

Iklim kinerja pemerintahan desa diukur dengan menggunakan parameter 4 aspek yakni: hubungan internal, hubungan horizontal, hubungan eksternal dan patologi birokrasi. Secara umum iklim kinerja pelayanan pemerintahan desa relatif baik walaupun unsur patologi birokrasi belum optimal.

Iklim kinerja hubungan internal pemerintahan desa memiliki nilai total 1423, sel terisi 397 maka rerata skor 3,59. Bila rerata skor hubungan internal dikalikan scoring sistem 100 dan dan dibagi kriteria skor 4 sama dengan 89,75 masuk kategori indeks A (sangat baik). Perhatikan tabel berikut.

Tabel 5. Indeks Iklim Kinerja Pemerintahan Desa

Iklim Kinerja

Sel Terisi

Sel Kosong

Total Skor

Rerata Skor

Kriteria Skor

Indeks

Kategori

Hubungan Internal

397

3

1425

3.59

4

89.75

A

Hub Horizontal

396

4

1428

3.61

4

90.25

A

Hub Eksternal

399

1

1416

3.55

4

88.75

A

Patologi Birokrasi

390

10

1068

2.74

4

68.50

C

Komposit

 

 

 

3.37

 

84.31

B

Melalui teknis perhitungan yang sama, hubungan horizontal memiliki indeks 90.25 masuk kategori A (sangat baik). hubungan eksternal memiliki indeks 88.75 masuk kategori A (sangat baik). Sementara iklim kinerja pelayanan patologi birokrasi memiliki indeks C. Patologi birokrasi pemerintahan desa memiliki nilai total 1068, sel terisi 390 sehingga rerata skor 2,74. Bila rerata skor dikalikan scoring sistem 100 dan dibagi kriteria skor 4 sama dengan  68,50 dan masuk kategori C (cukup). Namun secara umum indeks komposit iklim kinerja pemerintahan desa memiliki indeks sebesar 84.31 masuk kategori “B”.

Iklim kinerja pelayanan patologi birokrasi pemerintahan desa sebesar 68,50masuk kategori C. Ini berarti pemerintahan desa rentan terhadap patologi birokrasi.  Kasus di Kabupaten Pati dengan keluarnya SK Bupati nomor 141/1643/2005 tentang perpanjagan masa jabatan kepala desa menjadi 10 tahun di tolak masyarakat. Awal tahun 2007 Aliansi Masyarakat Pati bersama perwakilan dari BPD berdemo menuntut pencabutan SK tersebut. Kasus perpanjangan masa jabatan kepala desa mencapai puncaknya ketika diberitakan Suara Merdeka sekitar tiga ribuan masyarakat Trangkil melakukan demo menuntut pencabutan SK tersebut karena memfasilitasi perpanjangan jabatan Kades (Zain dalam Kabar Indonesia, 2008).

Suara Merdeka (09 Juli 2008) menyatakan bahwa Setelah warga Desa/Kecamatan Trangkil Pati menolak masa jabatan kepala desa dari enam menjadi sepuluh tahun, kini hal sama menyusul dilakukan warga Desa Pegandan, Kecamatan Margorejo. Tidak tertutup kemungkinan, hal itu juga akan diikuti banyak desa lainnya, karena jumlah kades yang masa jabatannya diperpanjang seluruhnya ada 53 desa. Hal tersebut dibenarkan salah seorang tokoh masyarakat desa. Perpanjangan masa jabatan kades itu, adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 141/804/2006. Dampak perpanjangan masa jabatan kades ini diantaranya adanya penyegelan sebagian kantor kepala desa oleh masyarakat yang berdampak pada pelayanan pemerintahan desa.

3.  Kinerja Pelayanan Pemerintahan Desa

Penghitungan indeks unsur pelayanan dihitung dengan menggunakan formula totalnilai per unsur dibagi jumlah sel  terisi, dikalikan nilai penimbang. Kesederhanaan prosedur pelayanan misalnya, memiliki total skor 1229 dan sel terisi sebanyak 400 sehingga rerata skor 3,07. Indeks kesederhanaan prosedur pelayanan adalah rerata skor dikalikan 25 (100 dibagi 4) sama dengan 76,81 masuk kategori baik (B).

Melalui teknis perhitungan yang sama, unsur kejelasan syarat pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 71.85 masuk kategori B (baik). Unsur kejelasan petugas pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 76.57 masuk kategori B. Unsur biaya pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 74.62 masuk kategori B. Unsur waktu pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 72.19 masuk kategori B. Unsur kecakapan petugas pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 75.44 masuk kategori B. Unsur keadilan pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 79.63 masuk kategori B. Unsur tanggung jawab pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 74.00 masuk kategori B. Unsur sarana pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 73.06 masuk kategori B. Unsur akses pelayanan pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 76.69 masuk kategori B. Unsur sikap petugas pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 81.80 masuk kategori B. Unsur kenyamanan pelayanan pemerintahan desa memiliki indeks 76.51 masuk kategori B. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan

Sel Terisi

Sel Kosong

Total Skor

Rerata Skor

Kriteria Skor

Indeks

Kategori

Kesederhanaan

400

0

1229

3.07

4

76.81

B

Kejelasan syarat

397

3

1141

2.87

4

71.85

B

Kejelasan Petugas

397

3

1216

3.06

4

76.57

B

Biaya Pelayanan

399

1

1191

2.98

4

74.62

B

Waktu Pelayanan

400

0

1155

2.89

4

72.19

B

Kecakapan

400

0

1207

3.02

4

75.44

B

Keadilan

400

0

1274

3.19

4

79.63

B

Tanggung jawab

400

0

1184

2.96

4

74.00

B

Sarana

399

1

1166

2.92

4

73.06

B

Akses pelayanan

400

0

1227

3.07

4

76.69

B

Sikap petugas

397

3

1299

3.27

4

81.80

B

Kenyamanan

397

3

1215

3.06

4

76.51

B

Komposit

 

 

 

3.03

 

75.76

B

 

Secara umum kinerja pelayanan pemerintahan desa relatif baik yang ditunjukkan indeks komposit sebesar 75.76 masuk kategori B (baik).

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1.

Iklim kinerja pemerintahan desa secara umum baik. Tiga dari 4 unsur terukur bernilai A (sangat baik) dan satu unsur bernilai C. Indek komposit iklim kinerja pelayanan pemerintahan desa sebesar 84,31 masuk kategori B (baik).

2

Kinerja pelayanan pemerintahan desa relatif baik. Penilaian terhadap 12 unsur pelayanan semuanya memiliki indeks yang masuk kategori B (indeks antara 71- 85). Indeks komposit kinerja pelayanan  pemerintahan desa sebesar 75.76 masuk kategori B.

 

Rekomendasi

 

1

Eliminasi patologi birokrasi

Hasil survey menunjukkan bahwa indeks patologi birokrasi dari iklim kinerja pemerintaan desa sebesar 68,50 masuk kategori C. Ini berarti pemerintahan desa rentan terhadap patologi birokrasi. Wujud patologi birokrasi misalnya, kepala desa terlibat kampanye untuk kemenangan partai atau calon kepala daerah tertentu berpotensi menimbulkan dampak “do and reward” (melakukan dan hadiah) dengan wujud hadiah seperti perpanjangan masa kerja kepala desa. UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah dipertegas dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa secara eksplisit mencantumkan jabatan kepala desa hanya 6 tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Tidak ada satu pasal ataupun ayat dalam UU dan PP ini yang mengatur perpanjangan jabatan kades.

Guna mengelimasi patologi birokrasi ini sebaiknya dilakukan 3 strategi. Pertama, DPRD agar membuat perda sesuai PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dapat menutup peluang perpanjangan jabatan kepala desa dan atau bila sudah ada implementasinya agar dikontrol dengan baik. Kedua, para stakeholders perlu terus mengawasi dan mengontrol perilaku patologi birokrasi dari persekongkolan pihak tertentu. Ketiga, KPU Kabupaten perlu melakuan pembatasan bagi Calon Kepala Daerah menjelang Pilkada untuk tidak melibatkan kepala desa dalam kampanye dengan pernyataan bermeterai dan konsekuensinya bila menlanggar. Kebijakan ini dilakukan demi penegakan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan menghindari patologi birokrasi di kemudian hari dan atau perundangan lainnya.

 

2

Optimalisasi kinerja umum pemerintahan desa

Unsur kinerja pemerintahan desa yang sudah baik perlu terus ditingkatkan. Salah satu cara  meningkatkan kinerja umum pemerintahan desa baik kinerja pelayanan, kinerja pembangunan dan kinerja kemasyarakatan dapat dilakukan melalui lomba kinerja pemerintahan desa. Perlu dibedakan antara lomba kinerja pemerintahan desa dengan lomba desa maju. Lomba desa maju akan membandingkan tingkat kemajuan suatu desa  mengenai pembangunan, pelayanan (termasuk kemajuan teknologi pelayanan) dan kemasyarakatan terhadap desa lain. Sementara lomba kinerja pemerintahan desa memfokuskan pada peningkatan kinerja pelayanan, kinerja pembangunan dan kinerja kemasyarakatan di suatu desa dibandingkan dengan kondisi internal dari suatu tahun dengan tahun sebelumnya. Setiap desa memiliki tingkat kemajuan dan kemampuan yang berbeda sehingga komparatif (penilaian) ditekankan pada usaha meningkatkan kinerja pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan berbagai keterbatasannya. Dengan kata lain, lomba kinerja pemerintahan desa akan dilihat dari daya beda condition existing pada suatu masa dengan masa sebelumnya (perbandingan internal). Strategi lomba kinerja pemerintahan desa akan mendorong motivasi kerja bagi pemerintahan desa.  Strategi lain untuk optimalisasi kinerja pemerintahaan desa dapat dilakukan melalui pembatasan indeks biaya pemilihan kepala desa (Pilkades). Cara ini akan mengeliminasi politik dagang dalam jabatan (mngembalikan modal) lewat perilaku yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Andriopolous, C. 2001. Determinants of Organizational Creativity: A Literature Review. Management Decision, 39 pp. 834-840.

Bryant, Coralie.1982 Manajemen Pembangunan. Jakarta: LP3S

Cohen, D. V. 1995. Moral Climate in Business: A Framework for Empirical Research. Academy of Management Journal, pp. 386-390.

Davis, Keith., 2002. Fundamental Organization Behavior, Diterjemahkan Agus Dharma.

Jakarta: Erlangga

Dessler, Gary. 1992. Manajemen Sumber-daya Manusia, Jakarta: Prenhallindo

Greenberg, J. & R.A.Baron. 2000. Behavior in Organizations, tenth Ed, Prentice Hall.

Handayani , Dinda Tri Peni. 2008. Pengaruh Gaji, Insentif, dan Fasilitas Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pd Bpr Bank Pasar Kabupaten Boyolali. Surakarta: UMS

Handoko, T Hani. 2001. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta:

BPFE UGM.

Kofman, F. and P. Senge. 1993. Communities of Commitment: The Heart of Learning Organizations, Organization Dynamics. Vol. 22 (Autumn), pp. 79-99.

Korsgaard, M. L.Roberson and R.D. Rymph. 1998. What Motivates Fairness: The Role of subordinates Assertive Behavior on Managers. Journal of Applied Psychology, 83, pp. 731-744.

Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2007. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung:  Penerbit PT

Rafika Aditama.

Maryoto, Susilo, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE UGM.

Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor  72  Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta:

 Dukumen Negara.

Pemerintah. 2003. Kepmen PAN Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jakarta:  Dukumen Negara.

Rifai, Veithzal. 2005. Performance Appraisal. Jakarta:  Penerbit PT Raja Grafindo

Persada

Robbin, Stephen. 1996. Perilaku Organisasi. Jakarta: Prehalindo

Soeprihanto, Jhon. 2001. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan. Yogyakarta:

 BPFE

Suara Merdeka. 2008. Perpanjangan Kades Ditolak. Semarang: Suara Merdeka, 9 Juli 2008.

Usman, Budi. 2007.  Kewenangan Desa: Antara Mimpi dan Kenyataan. Februari 26,

2007. www.budiusman.com diakses 4 Februari 2010.

Zain, Rinduan. 2008. Surat Sakti Bupati Pati no 141. www.kabarindonesia.com. diakses

19 Maret 2009.

 

Suroso (Peneliti, Kantor Penelitian dan Pengembangan Kab. Pati).

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Yellow Green Red Cyan Orange

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction