IPTEK, Mempermudah Kehidupan

Banner01

Analisis Kinerja Pembangunan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Pati

PENDAHULUAN

Ada fenomena yang memberikan indikasi bahwa pembangunan desa tidak merata dan kurang efisien. Kelemahan pembangunan desa ini dapat dicermati dari 2 sisi. Pertama, aparat pemerintahan desa (human-actors) kadang-kadang menghadapi ketidakberdayaan dalam menggalang kekuatan lokal dalam membangun kesadaran kolektif, bagi perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Kelembagaan pemerintahan desa sering menghadapi persoalan kepercayaan (social trust) yang diperlukan bagi perubahan kolektivitas sosial desa. Kedua, struktur pemerintahan desa diantaranya menghadapi miskin inisiatif (poor initiative), kurang kreatif  untuk membangun sesuai dengan potensi, problema serta kebutuhan di tingkat lokal. Kemiskinan gagasan tersebut telah menyebabkan dampak terhadap kelembagaan pemerintahan desa berupa ketidakberdayaan untuk berperan sebagai mesin perubahan sosial, local social change. (Dolfsma and Verburg dalam Usman, 2005).

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memaparkan hasil penelitian mengenai: (1) kepemimpinan pemerintahan desa dalam pembangunan desa; dan (2) kinerja pembangunan desa di Kabupaten Pati;.

LANDASAN PEMIKIRAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan penulusan artikel ini, ada 3 substansi yang dijadikan landasan pemikiran. Tiga substansi tersebut adalah: (1) pemerintah desa; (2) kinerja; dan (3) pembangunan. Pemerintahan  Desa  menurut PP Nomor 72 2005 tentang Desa, adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi tersebut ada dua komponen dalam pemerintahan desa yakni: (1) pemerintah desa dan (2) Badan Permusyawaratan  Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa adalah pemimpin dari desa. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Sementara Badan  Permusyawaratan  Desa  atau  BPD  adalah  lembaga  yang merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa  sebagai  unsur  penyelenggara pemerintahan desa. Desa adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan  Indonesia.

Substansi kedua landasan pemikiran adalah hakekat kinerja. Mangkunegara (2007) menyampaikan bahwa kinerja berasal dari kata Job Performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi aktual yang telah dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai yang melaksanakan tugasnya sesuai denagan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Maryoto, (2000), kinerja karyawan adalah hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar, target/sasaran atau kriteria yang telah disepakati bersama.

Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja sejumlah individu dalam organisasi. Secara umum faktor fisik dan non fisik sangat mempengaruhi. Berbagai kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi proses kerja. Kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor lingkungan non fisik. Pencapaian kinerja menurut Davis (2002), dipengaruhi kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). Determinan kemampuan (ability) adalah pengetahuan dan ketrampilan. Sementara motivasi (motivation) ditentukan oleh faktor sikap dan situasi lingkungan kerja. Pengetahuan (knowledge) lazimnya diukur melalui tingkat pendidikan.

Substansi ketiga adalah hakekat pembangunan. Pembangunan dalam paradigma baru lebih dari sekedar modernisasi. Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai 3 implikasi. Pertama, pembangunan berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas (capacity) terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan membuat perubahan yang lebih baik. Kedua, pembangunan mencakup  keadilan (equity). Perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. Ketiga, pembangunan perlu dikaitkan pemberdayaan (empowerment). Bila masyarakat berdaya, memiliki kuasa, dan berwenang, mereka akan menerima manfaat pembangunan. Akhirnya, pembangunan berarti perhatian yang bersungguh-sungguh terhadap saling ketergantungan lapisan masyarakat serta perlunya menjamin bahwa masa depan dapat didukung kelangsungannya (Bryant, 1982).

Terkait dengan konsep pembangunan tersebut di atas, pemerintah desa berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri 66 Tahun 2007, didasarkan pada: (1) pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; (3) berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan  yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; (4) terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa; (5)  akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat; (6) selektif, yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; (7) efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia; (8)  keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; (9) cermat, yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; (10)  proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik; dan (11)  penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan. Tujuan akhir dari pembangunan tersebut (pembangunan desa) adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan warga masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Obyek penelitian adalah pemerintahan desa di Kabupaten Pati. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive randomized sampling. Purposive sampling digunakan untuk menentukan wilayah (kecamatan) pengambilan responden dengan mempertimbangkan letak geografis. Randomized sampling (sampel acak) digunakan untuk pengambilan responden di wilayah (kecamatan) yang telah dipilih. Pengumpulan data menggunakan teknik survey dan observasi. Sumber data berasal dari: (1) responden, (2) event /kondisi lapangan, dan (3) place / obyek. Analisa data menggunakan analisa deskriptif.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini akan mengukur kinerja pembangunan desa yang dinyatakan dalam indeks. Prinsip penghitungan indeks adalahtotal nilai per unsur dibagi total unsur terisi dan dikalikan nilai penimbang yang dinyatakan dalam formula berikut:

 

Nilai penimbang diperoleh dari scoring system index (100) dibagi skor kriteria yaitu skor yang digunakan dalam survey contohnya 4. Sehingga nilai penimbang sebesar 25.

Kriteria evaluasi indeks menggunakan scoring system 100. Kriteria evaluasi yang digunakan untuk mengukur unsur kinerja pembangunan pemerintahan desa meliputi: (1) kategori “sangat baik = A” bila memiliki skor 86 -100; (2) kategori “baik = B” bila memiliki skor 71- 85; (3) kategori “cukup = C” bila memiliki skor 56 -70; (4) kategori “buruk = D” bila memiliki skor (40 – 55); dan  (5) kategori “sangat buruk = E” bila memiliki skor (< 40).  Penghitungan indeks dan kriteria evaluasi tersebut akan diterapkan untuk semua substansi yang akan di bahas di bawah ini.

1. Kepemimpinan Pemerintahan Desa

Karakter kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa merupakan bagian penting dari determinan kinerja pembangunan pemerintahan desa. Karakteristik pimpinan pemerintah desa dapat diukur dengan menggunakan indeks. Total nilai per unsur dibagi total unsur terisi menghasilkan rerata nilai. Nilai penimbang diperoleh dari scoring system index (100) dibagi skor kriteria yaitu skor yang digunakan dalam survey contohnya 4. Sehingga nilai penimbang sebesar 25.

Indeks kejujuran misalnya, dihitung berawal dari total skor berjumlah 1170. Jumlah responden 400 orang dan sel terisi (responden yang menjawab) 396 orang. Selebihnya responden tidak menjawab 4 orang (sel kosong). Oleh karena itu rerata skor adalah 2,95 berasal dari total skor kejujuran (1170) dibagi jumlah sel terisi (396). Kriteria skor maksimal 4, maka indeks kejujuran kepala desa adalah 73,75 yang berasal dari rerata skor 2,95 dikalikan 25. Perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 1. Indeks Determinan Kepemimpinan

Karakter

Kepala Desa

Sel Terisi

Sel Kosong

Total Skor

Rerata Skor

Kriteria Skor

Indeks

Kategori

Kejujuran

396

4

1170

2.95

4

73,75

B

Kedisiplinan

399

1

1097

2,75

4

68,75

C

Tangung Jawab

399

1

1154

2,89

4

72,25

B

Kooperatif

398

2

1189

2,99

4

74,75

B

Visioner

396

4

1161

2,93

4

73,25

B

Keadilan

397

3

1173

2,95

4

73,75

B

Kepedulian

400

0

1184

2,96

4

74,00

B

PengalamanOrmas

399

1

1175

2,94

4

73,50

B

Komposit

 

 

 

2.92

 

73.00

B

Melalui teknis yang sama indeks kedisiplinan pemimpin pemerintah desa sebesar 68,75 masuk kategori “cukup”. Indeks tanggung jawab pemimpin pemerintah desa sebesar 72,25 masuk kategori “Baik”. Indeks kooperatif pemimpin pemerintah desa sebesar 74,75 masuk kategori “Baik”. Indeks visioner pemimpin pemerintah desa sebesar 73,25 masuk kategori “Baik”. Indeks keadilan pemimpin pemerintah desa sebesar 73,75 masuk kategori “Baik”. Indeks kepedulian pemimpin pemerintah desa sebesar 74,00 masuk kategori “Baik”. Pengalaman pemimpin pemerintah desa pada ormas lain sebelum menjabat kepala desa memiliki indeks 73,50 masuk kategori “baik”. Karakter pemimpin pemerintah desa sebagai determinan kinerja pemerintahan desa di Kabupaten Pati ditunjukkan pada tabel berikut.

Kepemimpinan pemerintah desa secara umum baik. Delapan indikator karakter kepemimpinan bila dilihat dari kriteria evaluasi, semuanya masuk kategori “B” kecuali kedisiplinan masuk kategori “C”. Namun kepemimpinan pemerintah desa secara komposit memiliki indeks sebesar 73,00 masuk kategori baik (B).

Kedisiplinan sangat dipengaruhi oleh insentif dan kompensasi. Menyikapi akan temuan hasil survey mengenai keterbatasan kedisiplinan pemerintah desa ini perlu dicermati dari sudut pandang yang berimbang. Pertama, pemerintah desa sebagian tidak memiliki tanah bengkok untuk kepala desa dan perangkat desa sehingga pagi hari (umumnya jam kerja) digunakan untuk melakukan aktivitas ekonomi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Hirarki kebutuhan menurut Maslow dalam Robbins (1996), didasarkan atas tingkat kebutuhan yang disusun menurut prioritas kekuatannya. Apabila kebutuhan pada tingkat bawah telah dipenuhi maka kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Tingkat kebutuhan terbawah adalah kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum. Ada hubungan yang kuat antara kebutuhan motivasi, perbuatan atau tingkah laku, tujuan dan kepuasan, karena setiap perubahan senantiasa berkat adanya dorongan  motivasi.

Kedua, secara ekonomi pendapatan (income) pemimpin pemerintah desa dari sektor lain yang tidak terkait dengan jabatan di pemerintahan desa sangat terbatas. Hasil survey dari 400 responden menunjukkan bahwa data modus (data paling banyak muncul) sebanyak 168 responden (42.0 %) menyatakan sumber pendapatan (income) kepala desa di luar jabatannya di pemerintahan desa relatif sedikit. Perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. Pendapatan Lain Kepala Desa di Luar Pemerintah Desa

 

 

Mengingat motivasi didasarkan atas tingkat kebutuhan yang disusun menurut prioritas kekuatannya. Prioritas pertama kebutuhan adalah kebutuhan fisiologis untuk hidup terus misalnya kebutuhan makan dan minum. Manakala kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki tanah bengkaok dan sebagian besar mereka secara ekonomi tidak memiliki penghasilan yang layak di luar jabatan pada pemerintah desa, maka ada kecenderungan mereka melakukan aktivitas ekonomi untuk  mencukupi kebutuhannya.

 

Ada hubungan erat antara kedisiplinan kerja, motivasi dan kompensasi (insentif) yang diterima. Lesson learned hasil penelitian Handayani (2008) menyatakan bahwa hasil analisis regresi disiplin kerja karyawan dipengaruhi oleh gaji, insentif, dan fasilitas. Pengaruh efektif terhadap kedisiplinan menunjukkan bahwa variabel gaji memberikan sumbangan efektif 31,0 %, variabel insentif jabatan memberikan sumbangan efektif 26,9%, dan variabel fasilitas memberikan sumbangan efektif 21,6% terhadap kedisiplinan kerja. Mengacu pada lesson learned di atas, ada tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa melalui insentif atau cara lainnya.

2. Kinerja Pembangunan Pemerintahan Desa

Pengukuran “Indeks kinerja pembangunan pemerintahan desa” menggunakan scoring system 100. Penghitungan indeks unsur pembangunan desa dihitung dengan menggunakan formula bahwa total nilai per unsur dibagi total unsur terisi dikalikan nilai penimbang. Besar nilai penimbang adalah 25 yang diperoleh dari scoring system index (100) dibagi skor kriteria yaitu skor yang digunakan dalam survey (4).

Penghitungan indeks bertolak dari nilai total. Pemberdayaan pembangunan misalnya, memiliki total skor 1188 dan sel terisi (jumlah responden yang menjawab pertanyaan) sebanyak 399 sehingga rerata skor adalah 2,98. Rerata skor (2,98) dikalikan scoring system (100) dibagi kriteria skor (4) dan hasilnya 74,44. Nilai 74,44 masuk kategori B (Baik).  Perhatikan tabel berikut.

Tabel 4.Indeks Kinerja Pembangunan Desa

Kinerja Pembangunan

Sel Terisi

Sel Kosong

Total Skor

Rerata Skor

Kriteria Skor

Indeks

Kategori

Pemberdayaan

399

1

1188

2.98

4

74.44

B

Partisipasi

400

0

1211

3.03

4

75.69

B

Pro-poor

399

1

1119

2.80

4

70.11

C

Transparansi

400

0

1205

3.01

4

75.31

B

Akuntabilitas

399

1

1147

2.87

4

71.87

B

Efektivitas

400

0

1150

2.88

4

71.88

B

Efisiensi

399

1

1124

2.82

4

70.43

C

Keberlanjutan

400

0

1193

2.98

4

74.56

B

Obyektivitas

400

0

1161

2.90

4

72.56

B

Kesejahteraan

400

0

1222

3.06

4

76.38

B

Komposit

 

 

 

2.93

 

73.32

 

Sesuai perhitungan diatas, indeks kinerja pembangunan pemerintahan desa dapat disampaikan sebagai berikut: (1) indeks pemberdayaan 74,44 masuk kategori B; (2) indeks partisipasi 75,69 masuk kategori B; (3) indeks pro poor 70,11 masuk kategori C; (4) indeks transparansi 75,31 masuk kategori B; (5) indeks akuntabilitas 71,87 masuk kategori B; (6) indeks efektivitas 71,88 masuk kategori B; (7) indeks efisiensi 70,43 masuk kategori C; (8) indeks keberlanjutan 74,56 masuk kategori B; (9) indeks obyektivitas 72,56 masuk kategori B; dan (10) indeks kesejahteraan 76,38 masuk kategori B. Indeks komposit kinerja pembangunan desa 73.32 masuk kategori B (baik).

Secara umum kinerja pemerintahan desa relatif baik, tetapi masih ada 2 substansi kinerja pembangunan desa yang  masuk kategori C yaitu pembangunan pro poor dan efisiensi pembangunan. Pembangunan desa yang pro poor sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang konvergen. Indeks kinerja pembangunan pro poor, walaupun tidak buruk, tetapi belum optimal. Terkait kinerja pembangunan pro poor yang kurang optimal ini dikuatkan dengan pernyataan dari para informants di bawah ini. 

No

Pernyataan Informant

1

(a) Dalam membangun sarana/prasarana untuk umum hendaknya merata di seluruh wilayah desa. Tidak hanya di lingkungan tempat tinggal Kades yang terus-menerus dibangun; dan (b) Kepala desa dan perangkat selalu membeda-bedakan rakyat miskin dan kaya, tidak adil. (informant dari  Sukoharjo, Wedarijaksa).

2

Pembanguanan di desa kami sangat kurang merata dan kurang dipedulikan (informant dari Lundo, Jaken)

3

(a) Pembangunan bisa dibilang masih jauh dari harapan, banyak janji yang tak terealisasikan; dan (b) pembangunan di desa kami kurang lancar atau hanya sebagian saja yang dibangun/tidak merata (informant dari Tegalarum ,Jaken)

4

Jalan di desa kami buruk. Prioritas hendaknya untuk pembangunan umum, bukan pribadi atau golongan (informant dari Margorejo, Margorejo).

5

Pembangunan desa kami kurang dan tidak sesuai janji bapak kepala desa.  (informant dari Baleadi, Sukolilo):

Pernyataan tersebut merupakan indikasi kendala pembangunan desa kurang pro poor. Selanjutnya masalah efisiensi pembangunan desa. Efisien dalam konteks pembangunan desa adalah pemanfaatan sumberdaya terutama keuangan untuk hasil yang optimal. Sebelumnya telah disampaikan bahwa indeks kinerja efisiensi pembangunan masuk kategori C. Indeks ini tidak buruk tetapi belum optimal. Terkait dengan pembangunan desa yang relatif kurang efisien ini, ada informants menyampaikan pernyataan seperti tertera di bawah ini.

No

Pernyataan Informant

1

Dana banyak untuk membangun pasar hewan, namun lama tidak ada hasilnya bahkan masih sepi (Informant dari Gembong, Gembong)

2

Ada pamrih. Contoh membangun jalan aspal, cara mengerjakan aspalnya cuma buat syarat, akhirnya jalan belum satu tahun sudah rusak kembali. (Informant dari Kedungbulus, Gembong)

3

Pembangunan yang dibiayai pemerintah pusat tertunda-tunda, bahkan hanya menghabiskan anggaran dari pusat hanya bermain sandiwara, boleh dikontrol. (Informant dari Tegalarum, Jaken)

4

Pelelangan sawah bengkok sekdes yang masih ada uang 28 juta, habis tidak ada jelasnya padahal itu hak desa (Informant dari Jimbaran, Margorejo)

5

Pembangunan di desa kami berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan dana sehingga bangunan yang seharusnya bagus dan tahan lama menjadi cepat rusak karena pengurangan semen. (Informant dari Bogotanjung, Gabus)

6

Pembangunan ada masalah. Ada perangkat yang tidak beres. Perut sudah besar masih aja pengen dibesarin.  (Informant dari Kasiyan, Sukolilo):

Sesuai pernyataan diatas ada indikasi inefisiensi pembangunan desa dikarenakan 2 alasan. Pertama, pembangunan dilaksanakan di bawah standar karena ada pihak-pihak tertentu yang memiliki pamrih. Kedua, dominasi perorangan dalam mengatur keuangan desa menyebabkan sebagian dana tidak jelas dan tidak dapat digunakan untuk mendukung pembangunan desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1.

Determinan kepemimpinan pemerintah desa secara umum baik. Tujuh dari 8 unsur  ternilai memiliki nilai baik (B) dan hanya satu unsur yaitu kedisiplinan memiliki nilai C (cukup). Indeks komposit kepemimpinan pemerintah desa adalah 73,00 masuk kategori B (baik).

2

Kinerja pembangunan pemerintahan desa secara umum baik walaupun masih ada 2 unsur yaitu pembangunan pro poor dan efisiensi belum optimal. Indeks komposit kinerja pembangunan desa sebesar 73.32 masuk kategori B (baik).

Rekomendasi

Guna meningkatkan kinerja pembangunan desa perlu diupayakan perbaikan pada unsur yang memiliki nilai belum optimal Strategi yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja pembangunan desa meliputi 5 hal berikut.

1

Peningkatan disiplin Pemerintah Desa

 Hasil survey menunjukkan bahwa 168 dari 400 (42.0 %) yang merupakan data modus (data paling banyak muncul) menyatakan sumber pendapatan (income) kepala desa diluar jabatannya di pemerintahan desa relatif sedikit. Ada hubungan erat antara kedisiplinan kerja, motivasi dan kompensasi (hak) yang diterima. Disiplin kerja menurut Handayani (2008), dipengaruhi oleh gaji, insentif, dan fasilitas. Pengaruh efektif terhadap kedisiplinan menunjukkan bahwa variabel gaji memberikan sumbangan efektif 31,0 %, variabel insentif jabatan memberikan sumbangan efektif 26,9%, dan variabel fasilitas memberikan sumbangan efektif 21,6% terhadap kedisiplinan kerja.

 Oleh karena itu ada 3 strategi untuk meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dan perangkat desa. Pertama, desa yang tidak memiliki tanah bengkok dan berlokasi di kawasan jauh dari kota, kepala desa dan perangkat desa agar diberikan kesejahteraan, kecuali sekdes yang telah menerima gaji PNS. Kedua, desa yang tidak memiliki tanah bengkok dan berlokasi di kawasan dekat kota agar diarahkan menjadi kelurahan sehingga lurah dan perangkat desa ke depan bisa didisi oleh PNS (lihat ps 5 PP 72 Tahun 2005). Ketiga, kebijakan sistem piket bagi perangkat desa di Kantor Kepala Desa saat pagi hari guna memastikan adanya pelayanan termasuk pelayanan terhadap pihak luar (masyarakat luar desa) bila membutuhkan.

2

Peningkatan pembangunan pro poor

Kinerja pembangunan pro poor menurut hasil survey (2010) menunjukkan bahwa pembangunan yang berpihak pada kawasan tertinggal, memiliki indeks 70,11 masuk kategori C. Indeks kinerja pembangunan pro poor ini  tidak buruk, tetapi relatif minim (kurang optimal). Guna meningkatkan pembangunan desa yang pro poor dan mengurangi kesenjangan pembangunan, pemerintah daerah perlu melakukan kontrol bersama masyarakat diantaranya menyediakan kotak aduan masyarakat dan aduan melalui media elektronik.

Kontrol pembangunan desa akan lebih baik dilakukan sejak perencanaan. Secara normatif perencanaan pembangunan desa telah di atur dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007. Namun peraturan tersebut memiliki keterbatasan dalam penentuan prioritas program pembangunan dengan menggunakan indeks. Oleh karena itu, sebaiknya implementasi Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa perlu dielaborasi dengan konsep action planning yang memiliki kriteria assessment dalam penentuan prioritas melalui besaran indeks.

3

Peningkatan efisiensi pembangunan desa

Indeks kinerja efisiensi pembangunan menurut hasil survey (2010) sebesar 70, 43 masuk kategori C. Indeks ini tidak buruk tetapi relatif minim, belum optimal. Guna mengeliminasi pemborosan (inefisiensi) pembangunan perlu dilakukan 3 strategi. Pertama, pemerintahan desa agar diwajibkan memasang pengumuman rencana pembangunan desa termasuk anggarannya. Kedua, laporan pembangunan desa termasuk penggunaan anggaran agar diwajibkan untuk ditempel di kantor kepala desa. Ketiga, uang kas dan bondo desa (termasuk tanah) agar diwajibkan untuk diumumkan (ditempel) di papan pengumuman kantor kepala desa untuk menghindari ketidakjelasan keuangan desa.

4

Peningkatan stimulasi pembangunan desa

Secara umum kinerja pembangunan desa di area studi relatif baik. Namun peningkatan kinerja pembangunan desa agar lebih optimal tetap perlu upayakan. Salah satu upaya menstimulasi kinerja pembangunan desa dapat dilakukan melalui lomba kinerja pembangunan desa dengan pola penilaian internal coparative suatu tahun dengan tahun sebelumnya, bukan external comparative (bukan perbandingan antar desa).  Melalui lomba kinerja pembangunan desa dengan pola penilaian internal coparative memungkinkan desa sumberdaya kecil terlibat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, Coralie.1982 Manajemen Pembangunan. Jakarta: LP3S

Davis, Keith., 2002. Fundamental Organization Behavior, Diterjemahkan Agus Dharma.

Jakarta: Erlangga

Handayani , Dinda Tri Peni. 2008. Pengaruh Gaji, Insentif, dan Fasilitas Terhadap

Disiplin Kerja Karyawan Pada BPR Bank Pasar Boyolali. Surakarta: UMS

Mangkunegara, A. Anwar Prabu. 2007. Evaluasi Kinerja SDM. Bandung:  Penerbit PT

Rafika Aditama.

Maryoto, Susilo, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE UGM.

Pemerintah. 2007. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan

Pembangunan Desa. Jakarta: Dokumen Negara

Pemerintah. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor  72  Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta:

 Dukumen Negara.

Pemerintah Daerah. 2007. Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan

                Desa. Pati: Pemda Kabuaputen Pati

Rifai, Veithzal. 2005. Performance Appraisal. Jakarta:  Penerbit PT Raja Grafindo

Persada

Robbin, Stephen. 1996. Perilaku Organisasi. Jakarta: Prehalindo

Soeprihanto, Jhon. 2001. Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan. Yogyakarta:

 BPFE

Subrata, Winarno Suryo Adi. 1999. Reformasi Dalam Otonomi Daerah. Yogyakarta:

Penerbit YPNK

Tika, MP.2006. Budaya Organisasi dan Peningkatan  Kinerja Perusahaan. Jakarta : 

Bumi Aksara

Usman, Budi. 2007.  Kewenangan Desa: Antara Mimpi dan Kenyataan. Februari 26,

2007. www.budiusman.com diakses 4 Februari 2010.

Zain, Rinduan. 2008. Surat Sakti Bupati Pati no 141. www.kabarindonesia.com. diakses

19 Maret 2009.

 

Suroso (Peneliti, Kantor Penelitian dan Pengembangan Kab. Pati).

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Yellow Green Red Cyan Orange

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction